Soal Peleburan BP Batam, Margarito Kamis: Tidak Boleh Rangkap Jabatan Publik

Safari
Soal Peleburan BP Batam, Margarito Kamis: Tidak Boleh Rangkap Jabatan Publik
Ahli hukum tata negara Margarito Kamis

Jakarta, HanTer - Ahli hukum tata negara Margarito Kamis menilai, adanya rangkap jabatan pejabat publik yang dilakukan Walikota dan Kepala Badan Pengelola (BP) Batam telah melanggar undang-undang. Polemik rangkap jabatan tersebut dikemukakan Margarito terkait rencana pemerintah yang akan melebur BP Batam dengan Pemkot Batam. 

Margarito menjelaskan, Ketua BP Batam memiliki kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan yang dimiliki Walikota Batam, saat Kotamadya Batam belum terbentuk. Dasarnya adalah PP Nomor 46 Tahun 2007 yang menyebut tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Oleh karena itu Kepala BP Batam adalah jabatan publik yang sesuai UU dilarang untuk melakukan rangkap jabatan.

"Kepala BP Batam sebenarnya adalah jabatan publik. Dan sesuai undang undang, walikota dilarang merangkap jabatan publik," tegasnya.

Guru Besar Universitas Khairun Ternate ini pun meminta pemerintah untuk melihat kembali undang undang tentang kewenangan Walikota dan BP Batam, sehingga tidak ada tumpang tindih terkait kewenangan kedua lembaga tersebut. "Harus ada revisi peraturan pemerintah, sehingga tidak aturan apapun yang dilanggar," paparnya.

Sebelumnya, Walikota Batam HM Rudi dalam sebuah kesempatan menyebutkan bahwa rangkap jabatan atau ex officio sebagai Ketua BP Batam dan Walikota tidak melanggar undang undang. Padahal hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 huruf H UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.