CERI Buat Surat Terbuka Beberkan ‘Dosa’ KLHK dan PT Freeport terhadap Lingkungan

Safari
CERI Buat Surat Terbuka Beberkan ‘Dosa’ KLHK dan PT Freeport terhadap Lingkungan
Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman

Jakarta, HanTer  -  Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) melayangkan surat terbuka untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar. Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan surat terbuka  memaparkan berbagai kerusakan lingkungan akibat aktifitas PT Freeport Indonesia (PTFI). Termasuk tentang perusakan kawasan hutan lindung oleh perusahaan pertambangan itu.

"Dengan hormat, Ibu Menteri LHK sebagai pembantu Presiden yang secara UU paling bertanggung jawab di sektor lingkungan hidup dan kawasan hutan terhadap semua kegiatan terkait, termasuk aktifitas sektor pertambangan yang menjadi salah satu obyek yang perlu dibina, diawasi dan ditertibkan sesuai peraturan yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran," tulis Yusri dalam pembuka surat terbukanya, Senin (31/12/2018)?

Yusri memaparkan, berdasarkan banyak temuan dari berbagai pihak sejak berproduksi 1974 sampai dengan 1994, PTFI telah membuang limbah melalui sungai Aghwagon menuju sungai Ajkwa. Setelah pernah mengalami bencana di tahun 1994, barulah PTFI membangun tanggul penampungan limbah seluas 230 km2 disisi barat dan timur sungai Ajkwa yang dikenal dengan Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) .

"Tanggul ini ternyata soal perizinannya dan implementasinya masih kurang memadai kata BPK. Kemudian temuan demi temuan terus terungkap, baik dari laporan LSM Jatam, Walhi, konsultan independen Freeport (Parametrix), masyarakat setempat maupun temuan resmi oleh BPK RI, termasuk penggunaan kawasan hutan lindung tanpa izin pinjam pakai dan kerusakan ekosistem akibat pembuangan limbah tambang sekitar 230 juta metrik ton perharinya," ungkap Yusri.

Hasil audit BPK, katanya, telah menemukan akibat aktifitas tambang PTFI telah menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, estuary dan sudah mencapai kawasan laut.

Adapun fakta yang sulit dibantah dari limbah tambang mengadung setidaknya lima logam berat yaitu Selenium , Tembaga , Arsen , Mangan , Timbal dan Kadmium.

"Masih dalam lanjutan laporan BPK, dinyatakan bahwa hasil perhitungan jasa ekosistem yang dikorbankan, yang dihitung oleh IPB (Institut Pertanian Bogor) dan LAPAN (Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional), didapat hasil total potensi mencapai USD 13.592.299.294 atau sekitar Rp 185 triliun," beber Yusri.

Padahal, katanya, tahun 2006 BPK sudah melakukan audit yang menyeluruh dan memberikan rekomendasi perbaikan, termasuk saran agar pembuangan limbah dari tambang ke laut melalui pipa seperti fasilitas mengangkut konsentrat. Namun rekomendasi itu selalu ditolak oleh PTFI dengan berbagai alasan teknis dan tidak ekonomis.

"Merujuk 14 item hasil rekomendasi BPK tahun 2017, ada beberapa item yang merupakan tanggungjawab KLHK, terutama dalam penentuan perhitungan kerugian maupun tindakan yang harus dilakukan terhadap penggunaan kawasan hutan lindung tanpa izin pakai, dan hal ini tentu merupakan pelanggaran berat yang bisa disanksi pidana menurut Undang Undang Kehutanan dan Undang Undang Lingkungan hidup," papar Yusri.

Bahkan BPK dalam kesimpulan pada butir kesembilan, kata Yusri, telah tegas menyatakan bahwa pengawasan Kementerian ESDM dan Kementerian LHK atas Pengeloan Lingkungan PTFI belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

"Perlu diingat, di dalam isi Kontrak Karya tahun 1991 yang sudah disepakati oleh PT Freeport Indonesia, mulai pasal 1 ayat 13 tentang pemahaman Lingkungan Hidup, dan telah diatur khusus pada tiga butir di pasal 26, telah jelas dicantumkan tentang kewajiban PTFI dalam mengelola lingkungan hidup sesuai undang undang dan peraturan peraturan perlindungan lingkungan hidup dan suaka alam yang berlaku sewaktu-waktu di Indonesia," papar Yusri.

Namun sayangnya, lanjut Yusri, penjelasan Menteri LHK dikantor BPK pada 20 Desember 2018, hanya menetapkan denda terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan lindung sebesar Rp 460 miliar. Tak hanya itu, Menteri Siti Nurbaya juga mencabut kembali Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 175 tahun 2018 tentang Pengelolaan B3 (Bahan Beracun Berbahaya), yang diduga hanya atas surat keberatan dari PT Freeport Indonesia.

"Begitu juga didapat informasi bahwa belum adanya persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi Pusat terhadap aktifitas tambang bawah tanah PTFI, tetapi IUPK telah diterbitkan oleh Menteri ESDM," ujar Yusri.

Yusri lantas menyatakan, kuat dugaan banyak kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pejabat terkait terhadap PTFI, telah melanggar Undang Undang dan Peraturan berlaku. Tentunya kebijakan ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah ternyata telah bertindak tidak adil terhadap pelaku industri lainnya.

"Dan yang teramat dikwatirkan adalah kebijakan KLH tidak menentukan kerugian negara atas temuan audit BPK, akan berpotensi mengakibatkan dosa-dosa keruskan lingkungan oleh PTFI sejak berproduksi tahun 1974 hingga 2018, akan diwariskan kepada PT Inalum secara tangung renteng untuk biaya penanggulangannya sesuai porsi saham 51%, ini namanya cilaka tiga belas," beber Yusri.

"Oleh karena itu, mohon kiranya Ibu Menteri LHK yang sangat saya hormati berkenan menjelaskan ke publik semua pertimbangan yang sudah diambil terkait temuan BPK terhadap PTFI selambatnya lambatnya pada 10 Januari 2019. Karena saya bersama kawan-kawan dari koalisi penyelamatan sumber daya alam sesuai konstitusi sudah sepakat berencana akan melaporkan dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat negara yang berpotensi merugikan negara ke KPK, terutama terkait temuan audit BPK terhadap pelanggaran lingkungan hidup oleh PT Freeport Indonesia. Terimakaasih kami sampaikan atas perhatianya," tutup Yusri dalam surat terbuka tersebut.