Kontroversi Pembangunan Infrastruktur: Efektif, Salah Sasaran atau Koruptif

sammy
Kontroversi Pembangunan Infrastruktur: Efektif, Salah Sasaran atau Koruptif

Pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menuai sorotan.Bahkan tak sedikit yang mengkritik berbagai aspek negatif yang timbul dari adanya pembangunan tersebut.

Hal itu terungkap dalam diskusi rutin bertajuk 'Topik of the Week' yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

Dengan mengusung tema 'Infrastruktur Era Jokowi: Efektif, Salah Sasaran atau Koruptif?', diskusi tersebut menghadirkan sederet narasumber yakni Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kardaya Warnika, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, dan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Ketua Seknas Prabowo-Sandi, M Taufik dalam sambutannya mengungkapkan, selama ini pembangunan infrastruktur adalah hal yang selalu dibanggakan oleh Presiden Jokowi. Namun ia menyayangkan, masih banyak proyek yang belum selesai. "Misalnya, proyek jalan.Mungkin setiap 2 kilometer diresmikan," sindir Taufik.

Dirinya sekaligus mempertanyakan apakah pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara jor-joran itu tepat atau tidak. Selain itu, ia juga mempertanyakan efektifitas penggunaan uang negara yang difokuskan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. 

"Saya kira perlu kajian apakah memang pembangunan infrastruktur itu sesuai dengan kebutuhan hari ini," katanya.

Ugal-Ugalan

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kardaya Warnika, menilai, pembangunan infrastruktur memang penting karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Namun menurutnya, dalam membangun infrastruktur harus dilihat prioritasnya.

"Misalnya waktunya kapan.Lalu, jangkauan infrastruktur yang harus jangka panjang.Dan, memang harus seimbang, kegunaan jangka pendek dan kemanfaatan jangka panjang.Jadi harus seimbang jangka panjang dan pendek," katanya.

Keseimbangan yang dimaksud misalnya, jika perekonomian lagi jeblok, hendaknya jangan terlalu memaksakan menggenjot infrastruktur.Ia juga mencontohkan negara Malaysia. Menurut dia, negeri jiran itu menggenjot pembangunan infrastruktur saat pertumbuhan ekonominya ada di kisaran 8-10 persen.

Kardaya juga menilai, pembangunan infrastruktur yang digenjot habis-habisan oleh pemerintahan Jokowi, kelihatannya agak ugal-ugalan.Bahkan, pembangunan infrastruktur seolah-olah hanya proyek jalan saja.

Ia juga mengkritik, pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dulu ribut hendak membangun hingga 35 ribu watt. "Ternyata, sekarang tak tercapai semuanya," ujarnya.

Begitu juga dengan pembangunan kilang.Sudah berpuluh-puluh tahun itu dibicarakan tapi tak ada realisasinya.Harusnya, lanjut dia, infrastruktur yang mendesak yang harus segera."Ini kelihatannya salah diagnosa.Atau lebih parah lagi belum diperiksa langsung dikasih obatnya.Baru satu hari udah dicabut," katanya.

Bebani BUMN

Adapun Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi, mengatakan, kalau dilihat dari proses pembangunan infrastruktur yang sekarang digenjot habis-habisan oleh pemerintah, banyak yang tak nyambung. Akibatnya tidak jelas mana yang utama dan yang prioritas.

"Masalah infrastruktur memang ini diutamakan Presiden Jokowi.Katanya sih agar logistik murah, pemerataan ekonomi, macam-macam alasannya. Tapi kalau kita lihat proses pembangunannya, argumen itu enggak nyambung. Karena di dalam pembangunan infrastruktur ini, di-list dijual kepada investor," tuturnya.

Kata Uchok, proyek infrastruktur didagangkan. Akibatnya, tak jelas mana yang utama dan yang prioritas. Sekarang yang lebih penting, mana  yang laku duluan, itu lebih utama.