Erick Thohir: Dana Pensiun BUMN 65 Persen Terindikasi Bermasalah, KPK Langsung Turun Tangan

HARIANTERBIT.com - Buntut dari pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan pengecekan.

Lantaran dugaan pengelolaan dana pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi bermasalah itu, sangat meresahkan masyarakat.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan persoalan itu dalam menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengungkap hanya ada 35 persen Dana Pensiun BUMN dalam kondisi sehat, sedangkan 65 persen lainnya terindikasi bermasalah.

Baca Juga: Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata Kembali Diperiksa Terkait TPPU

"Nanti kami cek tentang itu karena ada dua dimensi apakah itu pencegahan atau konteksnya penindakan," ujar Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin 6 Februari 2023.

Menurut Ali, KPK akan terlebih dahulu mempelajari hal tersebut agar penanganan yang diberikan bisa memberikan hasil yang optimal. Sehingga gerakan penindakan kata Ali, "Melalui mekanisme pelaporan aduan masyarakat dan seterusnya. Akan tetapi, kalau konteks pencegahan, misalnya dimonitoring, nanti kami cek dahulu konteksnya di mana," ucapnya.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan sekitar 65 persen dana pensiun di BUMN membutuhkan perhatian khusus untuk segera diperbaiki agar tidak memburuk sebagaimana kasus Asabri dan Jiwasraya. Pihaknya telah melakukan benchmarking (pembandingan) dengan Singapura dan Kanada untuk bisa menyelesaikan perbaikan dana pensiun di BUMN.

Baca Juga: Perayaan HUT ke 15 Gerindra, Hergun: Partai Gerindra Siap Terima Mandat yang Lebih Besar

Kementerian BUMN berencana melakukan transformasi pengelolaan dapen BUMN sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada 2023. Erick mengaku ingin Dana Pensiun BUMN bisa dikelola secara profesional.

Adapun, saat ini dana pensiun dikelola secara mandiri oleh masing-masing BUMN. Dengan pengelolaan yang profesional, pensiunan BUMN bisa mendapat kepastian soal penempatan dana mereka.

Lanjut Erick Thohir, bahwa pihaknya telah berupaya memulai langkah konsolidasi dengan memanggil seluruh direksi BUMN soal temuan-temuan di lapangan. Ia memastikan akan menindak keras jika ada indikasi penyelewengan seperti yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri.***