HARIANTERBIT.com - Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Paramadina, Didik J Rachbini mengatakan, demokrasi semakin mundur karena para politisi dan partai politik (parpol) telah mengkhianati demokrasi. Padahal para aktor demokrasi itu terpilih karena proses demokrasi. Mereka mempunyai watak otoriter dalam menjalankan praktik/amanat demokrasi dan banyak langkah anti-demokrasi yang dilakukan.
“Hingga kemudian menekan dan menakut-nakuti rakyat dengan bantuan aparat (menangkapi pihak yang berseberangan pendapat), sesuai riset Syaiful Mujani. JIka pada 2014 tingkat ketakutan rakyat bicara politik hanya 16% maka pada 2021/2022 rate ketakutan telah naik menjadi 50%,” paparnya.
Terkait politi dinasti, Didik mengatakan telah bercampur dengan oligarki jahat, sehingga harus diawasi dan mendapat perhatian publik.
Baca Juga: Capt Hakeng : Undang-Undang Daerah Kepulauan Wujudkan Indonesia Maju 2045
“Politik dinasti saat ini telah terjadi di pedesaan bercampur dengan oligarki lokal. Sehingga rakyat kesulitan untuk mendapatkan praktik demokrasi yang sehat. Kekuasaan akan diwariskan turun temurun oleh keluarganya sendiri, dan bercampur dengan kepentingan bisnis, maka akses terhadap sumber daya dan lain-lain menjadi patut diawasi,” kata Didik dalam diskusi publik di Jakarta, Minggu (5/2/2023).
Perpanjangan
Para pemain politik/demokrasi yang turut menggerakkan perpanjangan masa jabatan kepala desa, ide penundaan Pemilu didukung oleh para buzzer yang ekstra legal, itu sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia terancam masuk jurang.
Menurutnya, wacana tidak ada pembatasan masa jabatan alias seumur hidup telah menyebabkan Sukarno dan Suharto “masuk jurang”. Sementara, usulan perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah kolusi melawan tatanan demokrasi dan melawan adab demokrasi.
Baca Juga: Aubameyang Dirumorkan Merapat ke Milan
“Masa 9 tahun itu menjadi lebih panjang dari 2 kali masa jabatan presiden Ämerika Serikat. Hal itu juga sama najisnya dengan usulan kehendak presiden seumur hidup,” kata Didik. ***
