Tarif PBB di Solo Naik 300 Persen, Pengamat: Sadis dan Kejam Gibran Dikecam

HARIANTERBIT.com - Warga Solo, Jawa Tengah, kaget, tarif pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2023 naik 300%. Sejumlah aktivis dan pegiat demokrasi juga mempertanyakan kenaikan biaya PBB tersebut. Wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengakui hal itu. Alasannya, untuk kejar target pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Umum Badan Relawan Nusantara, Edysa Girsang sangat menyayangkan adanya kenaikan PBB hingga mencapai 300 persen. Karena dampaknya akan memberatkan beban masyarakat. Oleh karena itu seorang pemimpin itu harus tahu dan peka terhadap keadaan serta tahu apa maunya masyarakat. Bukan menjadi beban ketika memimpin tapi meringankan kalau belum bisa menghilangkan beban hidup rakyatnya.

"Jangan dikit-dikit beban pajak dari sektor kehidupan rakyat yang selalu dinaikkan tarifnya, tanpa kreatif membuat pemasukan pemasukan asli daerah (PAD)," jelasnya kepada Harian Terbit, Minggu (5/2/2023).

Baca Juga: Ungguli Prabowo dan Ganjar, Anies Capres Paling Populer Berdasarkan Big Data Continuum

Dia mengingatkan, tugas pemerintah itu sesuai amanat konstitusi "mensejahterakan juga mencerdaskan" hidup rakyat, bukan mensengsarakan rakyat. Itu perintah konstitusi. Pendapatan hidup rakyat belum juga pulih, apa lagi naik ini malah dibebani lagi lewat pajak. Doronglah negeri ini berdikari, bukan berhutang dan pajak rakyat malah naik.

Sadis

Sementara itu, mantan Sekjen Projo (relawan Jokowi) Guntur Siregar juga sangat menyayangkan kenaikan biaya PBB di Solo yang mencapai 300 persen. Karena rakyat Solo hingg a saat ini juga banyak yang berpenghasilan rendah. Apalagi sebagian besar ekonomi masyarakat juga belum pulih akibat Covid-19 tapi tiba-tiba Gibran malah menarik biaya PBB masyarakat Solo hingga 300 persen.

"Itu kebijakan yang sadis dan kejam. Ini makin terjadi proses pemiskinan rakyat Solo. Sepertinya rakyat dibiarkan tambah miskin, biar gampang diatur dan nurut," ujannya.

Guntur menilai, hingga saat ini belum ada terlihat target Gibran untuk membuat rakyat Solo senang. Guntur pun mempertanyakan bagaimana Gibran yang mau digadang-gadang jadi Gubernur untuk urusan pendapatan asli daerah saja harus genjot pajak PBB. Guntur pun meminta agar rakyat Solo untuk pintar memilih pemimpin ke depannya.

Mantan presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Yusuf Blegur mengatakan, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menaikkan biaya PBB warganya hingga 300% membuktikan ketidakmampuan memimpin. Faktor muda usia yang belum pengalaman dalam birokrasi membuat Gibran tak memiliki kapasitas dan kecakapan kerja sebagai kepala daerah.

"Selain itu Gibran juga miskin dari pergulatan ideologi dan politik sebelumnya. Gibran sebelum menjadi walikota Solo hanya anak mama yang berkarir karena berada dalam lingkaran kekuasaan," ujarnya.

Baca Juga: Capt Hakeng : Undang-Undang Daerah Kepulauan Wujudkan Indonesia Maju 2045

Yusuf menjelaskan, dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat maka rumor Gibran yang sedang disiapkan untuk menjadi calon gubernur DKI maka hanya menjadi lelucon yang tidak sehat. Jika Gibran dipaksakan jadi Gubenur DKI maka akan menjadi preseden buruk bagi kualitas figur pemimpin dan dampaknya terhadap nasib rakyat.

Harus Belajar

Pengamat politik Jerry Massie mengatakan, Gibran yang menaikan biaya PBB hingga 300 persen maka harus belajar banyak dulu sebelum jadi wali kota. Harusnya naikan biaya PBB tidak memberatkan dan membebani rakyat kecil. PBB harus disesuaikan dan juga harus ada standarnya. Jangan sampai naik 100 arau 200 persen.