Ridwan Hisjam Minta Megawati Cari Solusi Atasi Permasalahan BRIN

HARIANTERBIT.com - Sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri diminta turun tangan langsung untuk membenahi persoalan BRIN, dimana kinerja BRIN tengah disorot oleh Komisi VII DPR dalam rapat kerja belum lama ini.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisjam. Ia mengatakan, mestinya persoalan BRIN ini tidak ditanggapi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, karena persoalan BRIN merupakan ranah legislatif dan eksekutif, bukan Hasto sebagai Sekjen.

"Justru kalau Megawati malah baik, nggak masalah karena Ibu Megawati ini kan Ketua Dewan Pengarah BRIN, sudah seharusnya Ibu Mega bicara turun tangan langsung, bukan malah Hasto, karena dia bicara atas nama Sekjen PDIP," ujar Ridwan, saat dihubungi, Sabtu, 4 Februari 2023.

Baca Juga: Raker Perdana Komisi I DPR dengan Panglima TNI Dinilai Berbau Politis

Ridwan berharap persoalan BRIN ini tidak direduksi menjadi persoalan antar partai politik. Terlebih pada masa-masa tahun politik, dirinya menilai perlu ada kesadaran untuk saling menguatkan satu sama lain antar partai politik, terlebih di internal partai koalisi pendukung Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.

"Kalau ini terus-terusan dibawa ke ranah partai, nanti menambah perpecahan. Kan ini tidak baik, Golkar sendiri juga masuk dalam bagian partai pendukung Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo," ujar Ridwan yang juga menjadi Dewan Pakar DPP Partai Golkar.

Kemudian, Ridwan juga berharap, Megawati bisa mencarikan solusi jalan tengah terkait desakan sejumlah fraksi di Komisi VII yang meminta agar Kepala BRIN diberhentikan. Ridwan menegaskan, bahwa pemberhentian kepala BRIN ini menjadi kewenangan Presiden Jokowi, bukan DPR.

"Dengan hadirnya Ibu Megawati untuk mencari jalan tengah, saya berharap hak prerogatif Presiden tidak bisa diintervensi oleh berbagai pihak," tutur Ridwan yang sudah lima kali periode menjadi anggota DPR sejak 1997.

Baca Juga: Nelangsa Chuck Putranto, Dimanfaatkan Ferdy Sambo hingga Psikis Anaknya Terganggu

Ridwan sendiri menilai kinerja BRIN memang perlu dilakukan pembenahan, karena masih banyak program yang belum tercapai di 2022. Terutama menyangkut Program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM). Padahal ini program sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Karena program ini yang bisa dipakai pemerintah melalui BRIN untuk berdialog dengan masyarakat. Terutama masalah riset dan inovasi. Ini kan perlu sosialisasi agar masyarakat tahu apa itu riset dan inovasi, sebagai masukan harusnya ini yang diutamakan, dan bisa terlaksana minimal 80 persen," terangnya.

"Karena selama ini tidak mencapai target, maka wajar DPR menyampaikan kritik atau masukan sebagai bentuk fungsi pengawasan," tambahnya. 

Diketahui, Komisi VII DPR sebelumnya merekomendasikan pemerintah untuk mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko yang juga . Tak hanya itu, komisi ini juga meminta BPK melakukan audit khusus terkait pagu anggaran BRIN.

Baca Juga: Baiquni Wibowo Klaim Berjasa Bawa Rekaman CCTV Duren Tiga hingga Pengadilan