Strategi Ganjar Tuntaskan Kemiskinan di Jateng, Libatkan Kades Kumpulkan Data Warga yang Butuh Penanganan

HARIANTERBIT.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin langsung upaya penurunan kemiskinan ekstrem. Di Grobogan, ia mengajak kepala desa untuk menerapkan strategi micro targeting, dengan mendata secara langsung warga miskin, kemudian mengintervensi dengan program penurunan kemiskinan yang bersumber dari dana APBD, CSR, serta filantropi.

Hal itu disampaikan Ganjar di Balai Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu (25/1/2023). Selain Bupati Grobogan Sri Sumarni dan kepala OPD serta para kepala desa, hadir pula Bupati Demak Eisti’anah dan jajarannya.

Ganjar memaparkan, upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan secara serius, dan menyasar beberapa daerah. Seperti Brebes, Pemalang, Grobogan, Demak, dan Wonogiri.

Baca Juga: Puan Maharani Capres yang tak akan Dipilih Jika Dicalonkan di Pilpres 2024, Tokoh dengan Resistensi Tertinggi

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 923 desa yang masuk dalam zona kemiskinan. Untuk itu, ia mengajak para kades memiliki pusat data, tentang warga yang benar-benar membutuhkan penanganan.

Ganjar memberikan waktu satu minggu kepada para Kades, untuk mendata jumlah warga miskin ekstrem, hamil, serta hamil dengan risiko tinggi.

“Hari ini kita coba bereskan sampai level mikro yakni di desa. Maka kita minta Kades untuk mendata, camat supervisi, dan akan dikompilasi di kabupaten,” ujarnya.

Baca Juga: Mencari Cawapres Anies, Demokrat: Khofifah Tidak Punya Jaminan Menang

Dari data yang terkumpul, Pemprov Jateng melakukan berbagai intervensi. Selain program reguler seperti pembenahan rumah jadi layak huni, Ganjar juga mendorong perusahaan berperan menyerap tenaga dari warga miskin.

Seperti dipaparkan Ganjar, beberapa perusahaan di sekitar Grobogan dan Demak membutuhkan ratusan pekerja. Di antara mereka bahkan ada yang membutuhkan pekerja tidak terampil.

“Kawan-kawan dari Disnaker dan Investasi, kita minta cek ke perusahaan di wilayahnya, untuk menerima pekerja dari keluarga miskin. Kalau butuh pelatihan, pemerintah siap fasilitasi. Tapi kalau butuh unskilled mau training sendiri pun akan lebih baik,” paparnya.

Baca Juga: Manchester United Selangkah Menuju Final Carabao Cup 2022/2023

Bupati Grobogan Sri Sumarni sepakat dengan pernyataan Ganjar. Menurutnya, pengentasan warga dari zona kemiskinan, tak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah.

Ia mengungkapkan, pada 2022, sebesar 2,29 persen atau 31.740 orang tergolong warga dengan kemiskinan ekstrem di Grobogan. Untuk memupusnya, Pemkab Grobogan meluncurkan program Gerakan Bersama pengentasan kemiskinan (Gebertaskin).