HARIANTERBIT.com- Berkembangnya wacana penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan jabatan presiden tiga periode, mendorong para pakar ketatanegaraan menyelenggarakan diskusi terbatas atau forum group discussion (FGD).
Pertemuan dilaksanakan pada Selasa, 24 Januari 2023 di Jakarta. Pakar dan ahli tatanegara yang hadir antara lain, Zainal Arifin Mochtar, Anthony Budiawan, Prof Denny Indrayana, Feri Amsari, Refly Harun, dan Syahganda Nainggolan.
Baca Juga: Jenazah Siti Fatimah Korban Pembunuhan Wowon Cs Masih Utuh
S Indro Tjahyono, Selaku pengundang mengatakan, alasan yang melatarbelakangi pertemuan para pakar ketatanegaraan salah satunya adalah masih terus berkembangnya gagasan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu dengan kedok musyawarah rakyat.
Kedua, kalangan parpol juga tidak memiliki sikap jelas alias “wait and see”. "Padahal wacana yang berkembang liar itu mengancam kehidupan bernegara ke depan," tegasnya.
Mohammad Jumhur Hidayat, sebagai penggagas acara tersebut menyatakan prihatin bahwa setelah Reformasi berjalan hampir seperempat abad, ternyata perubahan yang diharapkan tidak kunjung terwujud.
"Sebaliknya yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap cita-cita Reformasi serta rendahnya kepatuhan terhadap konstitusi dan ketatanegaraan," paparnya.
"Suara rakyat dikebiri termasuk rendahnya partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan publik yang mengikat. Yang berkembang saat ini justru kedaulatan partai yang mengabaikan rambu-rambu konstitusi," tambahnya.
Artikel Terkait
Pengamat: Denny Indrayana Tak Punya Prestasi Yang Layak Ditampilkan
Elite Jakarta Sokong Denny Indrayana, Golkar Kalsel Meradang Siap Hadang
Anggota DPR Desak Kepastian Hukum Kasus Denny Indrayana
Surat Terbuka OC Kaligis Terkait Wacana Hukuman Mati; Adili Novel Baswedan, Lanjutkan Kasus Tersangka Denny Indrayana