Harianterbit.com--Bagi ekonom senior DR Rizal Ramli (RR) Indonesia menjadi negara sejahtera suatu keharusan, harga mati. Keinginan mantan Menko Perekonomian pemerintahan Gus Dur itu bukan hanya ilusi atau retorika. Sebab, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang tidak ada tandingannya di seluruh Asia Tenggara.
“Negara kita ini negara terkaya se Asia Tenggara. Minyak, tambang, mineral dan sebagainya. Jika pengelolaan SDA tersebut sesuai dengan amanat konstitusi maka Indonesia menjadi negara yang sejahtera,” ujar RR dalam podcast yang dipandu Rahma Sarita, di Channel Realita TV, belum lama ini.
Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, kalau SDAnya dikelola sesuai dengan UUD 1945 pasal 33, maka semua kekayaan tersebut adalah milik rakyat, dikelola oleh negara, pelaksananya bisa swasta, tapi dengan production sharing.
Baca Juga: Konsolidasi Partai Buruh dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Menyambut 2024
“Dan kalau itu terjadi maka negara Republik Indonesia kaya raya dan banyak uang untuk menggratiskan pendidikan sampai universitas, memfasilitasi kesehatan dan lain sebagainya, kesejahteraan rakyat kita bisa sama dengan rakyat Uni Emirat Arab atau negara Skandinavia,” ujarnya.
Dikuasai Swasta
Ironisnya menurut RR pengelolaan SDA saat ini nyaris sepenuhnya dikuasai oleh swasta sehingga negara kurang mendapatkan nilai manfaat dari pengelolaan kekayaan alam tersebut.
Dia pun mencotohkan pengelolaan gas dan minyak di era Presiden Soeharto yang saat itu hampir sepenuhnya dikelola oleh negara sehingga berdampak pada sehatnya keuangan negara.
Baca Juga: 3 Kali Terlibat Kasus Narkoba, Aktor Revaldo Terancam 4 Tahun Penjara
“Jadi jangan heran kalai dulu di zaman Pak Harto, pemerintah banyak uang sehingga bisa bangun SD Inpres, Puskesmas, infrastruktur dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Namun mantan Meno Maritim ini meyakini bahwa mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia bukan hal yang mustahil jika pemerintah menerapkan production sharing.
“Kalau sektor minyak dan gas kan pelakunya adalah swasta domestik dan asing. Jadi setelah dikeluarkan semuanya, keuntungan itu dibagi 85 persen untuk negara, swasta 15 persen. tapi kalau mineral mungkin bisa dinaikkan 60 : 40. Dan jika itu diterapkan maka kita bisa terapkan pendidikan gratis, kesehatan gratis, WiFi gratis dan lain sebagainya,” kata mantan Presiden Komisaris Bank BNI itu. ***
