HARIANTERBIT.com - Sejumlah massa dari Kabupaten Muna Barat yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pemuda Muna Barat-Jakarta (IMPMB-Jakarta) melakukan aksi damai di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/23). Mereka mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Plt Bupati Muna Barat, karena di duga melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah Kabupaten Muna Barat
“IMPMB Jakarta juga meminta KPK untuk secepatnya melakukan pemanggilan karena diduga terlibat dalam kelompok mafia unit layanan pengadaan di Kabupaten Muna Barat,” tegas koordinator aksi, Raja Olan dalam keterangannya.
Lebih lanjut, IMPMB Jakarta menilai bahwa sejak beberapa bulan memimpin Kabupaten Muna Barat, tata pengelolaan pemerintahan – terutama tata pengelola pengembangan daerah, sangat amburadul. Bahri dituding tidak pintar dan gagal dalam memimpin daerah. Kehadirannya juga tidak membuat pendapatan ekonomi dan anggaran daerah semakin baik.
Baca Juga: Ferry jadi Tersangka Kasus KDRT Terhadap Venna Melinda
“Bahkan kami bisa menyimpulkan juga kehadiran dia sebagai PJ Bupati Muna Barat sama sekali tidak mensejahterakan masyarakat, tetapi cenderung mengejar keuntungan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” jelas Raja Olan lagi.
Program-program kerja yang dijalankan oleh Bahri, menurut IMPMB Jakarta, sangat tidak efektif dan lebih kepada mengejar popularitas juga pencitraan masyarakat Muna Barat semata, sementara hasil dari kinerja dia sangat buruk.
Sebelumnya, IMPMB Jakarta telah menyampaikan aspirasi damai kepada Kementerian Dalam Negeri. Dalam aksinya, mereka memberikan ultimatum agar tidak memperpanjang masa jabatan Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat.
“Kami percaya bahwa Kemendagri di bawah pimpinan Bapak Tito Karnavian sangat tegas dan tidak pandang bulu. Oleh karena itu, kami juga mendesak agar Kemendagri segera memberhentikan Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat,” jelas isi surat yang disampaikan IMPMB Jakarta kepada Kemendagri sepekan lalu.
Selain alasan di atas, ada banyak faktor lain yang menjadi alasan kenapa IMPMB Jakarta meminta Kemendagri untuk memberhentikan Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat. Salah satunya adalah adanya dugaan pelanggaran jabatan administrasi dan ketidak becusan dalam memimpin daerah serta hanya sekedar mencari popularitas ditengah-tengah aroma politik yang diperbincangkan bahwa dia akan tampil sebagai calon Bupati Muna Barat pada tahun 2024.
Baca Juga: Jokowi Minta Pejabat Ajak Rakyatnya Wisata di Dalam Negeri, Kaesang-Erina Bulan Madu di Eropa
Menurut IMPMB, KPK harus segera fokus ke Muna Barat karena ada dugaan korupsi dalam pekerjaan proyek 2022, di mana ada dugaan setoran fee sebesar 20-25 % kepada PJ Bupati yang disetor kepada oknum salah satu Kabid di Dinas PU berinisial AA dan setoran fee ke pada Kabag ULP.
IMPMB menduga ada permainan dalam proses tender proyek di Kabupaten Muna Barat. Untuk itu, mereka minta KPK segera melakukan penyelidikan. Dugaan proyek di Kabupaten Muna Barat diduga tidak selesai proses pengerjaannya, tetapi tetap dilakukan PHO dan faktanya di lapangan setelah 31 Desember 2022, pekerjaan proyek yang belum selesai tetap dilaksanakan dan melanggar kontrak. ***
