Panglima TNI Baru Diminta Kuatkan Pengawasan Untuk Cegah Kapal Asing Curi Ikan di Natuna

- Selasa, 6 Desember 2022 | 16:43 WIB
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono memimpin langsung pasukan laut dari atas kendaraan tempur (Ranpur) amphibi jenis LVT-7A1
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono memimpin langsung pasukan laut dari atas kendaraan tempur (Ranpur) amphibi jenis LVT-7A1

HARIANTERBIT.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono bakal memegang tongkat komando Panglima TNI setelah disetujui Komisi I DPR RI usai uji kepatutan dan kelayakan (2/12).

Dengan latar belakang TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo diharapkan memberikan perhatian ekstra terhadap praktik illegal unreported and unregulated (IUU) fishing atau praktik penangkapan ikan ilegal/tidak terlaporkan dan menyalahi aturan di laut Indonesia terutama di Laut Natuna Utara yang dilakukan kapal ikan asing (KIA) terutama yang berasal dari Vietnam.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut (AL) dalam mencegah dan menangkap pelaku illegal fishing harus terus dioptimalkan mengingat begitu besarnya kerugian yang dialami Indonesia akibat praktik IUU fishing.

Baca Juga: BUMN Akan Peroleh PMN Untuk Bangun Tol Trans Sumatera, Ruas Bakauheni Hingga Jambi Ditargetkan Rampung

Maraknya IUU fishing yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia mulai dari dampak ekologis, dampak ekonomi, dan citra Indonesia di dunia internasional.

“Peningkatan sinergitas patroli pengawasan laut terutama di Laut Natuna Utara harus semakin dikuatkan. Ini penting, bukan hanya untuk menyelamatkan kekayaan laut Indonesia, tetapi juga untuk membantu nelayan agar mereka merasa aman dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Saya berharap Laksamana Yudo yang selangkah lagi menjadi Panglima TNI memberi perhatian khusus dengan menguatkan pengawasan untuk cegah kapal asing mencuri ikan di Natuna,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (6/12).

Menurut Fahira, Pemerintah dalam hal ini melalui KKP dan TNI AL, memiliki wewenang dan kewajiban utama mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia. Indonesia harus tegaskan kepada kapal ikan asing bahwa operasi kapal mereka terutama di sebelah selatan garis kontinental Indonesia dan Vietnam merupakan pelanggaran terhadap hak kedaulatan Indonesia.

Baca Juga: Polda Metro Tingkatkan Razia Narkoba Jelang Tahun Baru

“Indonesia sebuah negara yang memiliki kekayaan perikanan laut berlimpah yang menjadi kepentingan nasional utama kita sehingga harus dijaga secara ekstra. Selain menguatkan pengawasan untuk cegah kapal asing mencuri ikan di laut kita, yang juga penting dilakukan Pemerintah adalah terus melakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan nelayan Indonesia baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan pendidikan, pelatihan, dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan,” pungkas Senator Jakarta ini. ***

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Resmi Dukung Anies, Daya Tawar Demokrat Naik

Kamis, 26 Januari 2023 | 22:34 WIB

Resmi Dukung Anies, Pengamat Sebut Demokrat Konsisten

Kamis, 26 Januari 2023 | 22:24 WIB

Inilah Penjelasan Desa Baduy Yang Dikunjungi Anies

Kamis, 26 Januari 2023 | 18:49 WIB
X