Sudah Disahkan, Menkumham Sebut KUHP Upaya Reformasi Perluasan Jenis Pidana

- Selasa, 6 Desember 2022 | 16:40 WIB
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly

HARIANTERBIT.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru saja disahkan menjadi undang-undang merupakan upaya reformasi perluasan jenis pidana bagi pelaku kejahatan.

"Ini menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menkumham menyebutkan terdapat tiga pidana yang diatur dalam KUHP yang baru saja disahkan DPR RI melalui rapat paripurna, yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus.

Baca Juga: BUMN Akan Peroleh PMN Untuk Bangun Tol Trans Sumatera, Ruas Bakauheni Hingga Jambi Ditargetkan Rampung

Dalam pidana pokok, Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda, tetapi menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan serta pidana kerja sosial.

"Perbedaan mendasar adalah KUHP">RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun," jelas Yasonna seperti dilansir Antara.

Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu agar sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana.

Keadaan-keadaan tersebut antara lain jika terdakwa adalah anak, terdakwa berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan beberapa kondisi lainnya.

Baca Juga: Istimewanya Pengesahan Panglima TNI Yudo Margono, DPR Sampai Siapkan Paripurna Khusus

Kemudian diatur pula ketentuan mengenai pengecualian keadaan tertentu, yaitu terhadap pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat maupun merugikan perekonomian negara.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Resmi Dukung Anies, Daya Tawar Demokrat Naik

Kamis, 26 Januari 2023 | 22:34 WIB

Resmi Dukung Anies, Pengamat Sebut Demokrat Konsisten

Kamis, 26 Januari 2023 | 22:24 WIB

Inilah Penjelasan Desa Baduy Yang Dikunjungi Anies

Kamis, 26 Januari 2023 | 18:49 WIB
X