Masih Dikuasai Mafia, Duit dari Tambang Ilegal Bisa Buat Bayar Utang Ribuan Triliun

HARIANTERBIT.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2011-2015, Abraham Samad, mengatakan, penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) jika dikumpulkan bisa mencapai triliunan rupiah. Sehingga jika ditarik secara maksimal maka pendapatan tambang bisa meningkatkan gaji PNS, TNI dan polisi serta bisa meningkat kesejahteraan masyarakat.

"Selain itu bukan hanya memperbaiki gaji PNS tapi juga bisa membayar utang negara yang saat ini jumlahnya semakin besar," ujar Abraham Samad di Bang Edy Channel yang dilihat Harian Terbit, Minggu (4/12/2022).

Samad menegaskan, dengan menarik penerimaan negara dari sektor tambang maka kesehatan dan pendidikan masyarakat juga bisa diperbaiki. Oleh karena itu yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan satu kebijakan yang holistik yang harus mampu memperbaiki tata kelola pertambangan. Dalam tata kelola pertambangan itu dibangun satu sistem yang menyulitkan atau tidak bisa membuat tindakan korupsi di pertambangan.

Baca Juga: Jokowi Menginginkan Ganjar jadi Presiden Bukan Prabowo

"Karena kalau tata kelola tidak diperbaiki maka yang terjadi di pertambangan akan masih menjadi permasalahan. Artinya sumber daya alam kita yang begitu besar hanya dinikmati hanya oleh segelintir orang saja," tandasnya.

Mafia

Samad memaparkan, sengkarut tata kelola sektor pertambangan kian menjadi-jadi. Oleh karenanya untuk memberantas mata rantai mafia dan aparatur penegak hukum yang membekingi tambang ilegal butuh kerja sama berbagai pihak. "Susah kita berantas mafia kalau kita menyerahkan hanya kepada KPK dan Kepolisian, itu susah," ungkapnya.

Ia menegaskan, pemberantasan mafia tambang minerba diperlukan upaya holistik, yakni memperbaiki secara menyeluruh sistem tata kelola sektor pertambangan. Samad menyarankan agar dibentuk tim khusus untuk bekerja memperbaiki tata kelola pertambangan yang melibatkan KPK, TNI, Polri, Kejaksaan hingga masyarakat sipil.

"Waktu saya di KPK, saya melakukan program perbaikan tata kelola pertambangan. Yang saya lakukan saat itu mengajak TNI dan Polisi hingga Kejaksaan untuk duduk bersama dalam satu tim," paparnya.

Baca Juga: Ketua Umum Forkabi Kecewa atas Pergantian Sekda DKI