Ini Alasan Masyarakat Desak Rizal Ramli Pimpin Indonesia, Capres Popular Tidak Mampu atasi Krisis Ekonomi

HARIANTERBIT.com - Krisis ekonomi glabal mulai menggerogoti ekonomi Indonesia. Dampak yang terjadi pada Indonesia tergantung dari seberapa besar kenaikan suku bunga dan penurunan komoditas.

Jika kedua hal itu sangat buruk, maka dampak resesi global terhadap ekonomi Indonesia akan sangat buruk. Kini kurs rupiah ambruk, utang negara Rp7500 triliun, harga harga naik, pajak naik, daya beli rakyat merosot, pemiskinan meluas dan PHK massal merajalela.

Dan itulah sebabnya, Mengapa masyarakat Indonesia di berbagai daerah meminta DR Rizal Ramli (RR) jadi pemimpin, meski berbagai lembaga survei yang manipulatif dan maju tak gentar membela yang bayar, ajukan capres yang tidak kredibel dan tak mampu mengatasi krisis ekonomi dan krisis akhlak.

Baca Juga: Proyek Food Estate Prabowo Terancam Mangkrak, Tak Ada Petaninya

Maka, survei survei capres oleh berbagai lembaga survei yang itu-itu melulu, harus dicampakkan, sebab tak bisa dipercaya. Survei mereka bohong dan dusta.

Ini jawaban civil society alumni UI, Trisakti, ITB, UGM, Unpad, Unair, ITS, IPB, UNJ, UIN Jakarta, UIN Jogja, dan mayoritas perguruan tinggi kita kepada banyak kalangan, yang bersimpati dan sebagai pendukung RR.

Di era Jokowi, Indonesia diambang kehancuran menjadi negara yang dikendalikan oligarki. Krisis multidimensi (krisis ekonomi, krisis kepercayaan dll ) sudah melembaga. Jutaan rakyat jatuh miskin, kena PHK, menganggur, atau mengalami kesusahan sosial-ekonomi. Kelompok yang terkaya makin kaya, sedangkan jutaan rakyat jatuh makin miskin. Oligarkisme dan KKN (Korupso Kolusi Nepotisme) merajalela, utang pemerintah sudah ribuan trilyun rupiah, diperkirakan lebih dari 7.500 Triliun rupiah.

Baca Juga: KPK Pantau Investasi Telkomsel ke GOTO, Ada Jejak Erick Thohir dan Boy Thohir?

Masyarakat Indonesia meminta Rizal Ramli jadi pemimpin nasional karena ingin menyelamatkan negara dan bangsa dari krisis dan kehancuran, mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sesuai UUD 1945 dan Trisakti Presiden Soekarno.