Hilirisasi Nikel Harus Terus Berjalan Meski Ada Gugatan WTO

HARIANTERBIT.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta upaya hilirisasi nikel ini harus terus berjalan, meskipun ada gugatan di WTO (World Trade Organization). Pemerintah harus dapat mensinergikan masalah hilirisasi nikel ini dengan aturan yang berlaku di WTO. Di sisi lain, Ia minta Pemerintah objektif membuat aturan hilirisasi nikel.

Pemerintah harus memberi ruang yang sama kepada seluruh negara yang ingin investasi terkait hilirisasi nikel. Pemerintah jangan hanya mengistimewakan salah satu negara untuk menggarap program hilirisasi nikel ini.

"Pemerintah perlu mengatur tata kelola hilirisasi nikel ini agar lebih adil. Jangan sampai 90 persen tambang nikel di kuasai oleh perusahaan dari satu negara saja. Ketentuan tersebut sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang tertarik berinvestasi di bidang hilirisasi nikel," kata Mulyanto kepada Media, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: Anggota Komisi VI DPR Minta PLN Lanjutkan Program Konversi Kompor Induksi

Politisi Fraksi PKS ini minta Pemerintah segera mengatur tata kelola nikel ini dengan baik. Bila perlu aturan-aturan yang dipermasalahkan Uni Eropa pada sidang WTO dikaji ulang agar program hilirisasi nikel ini dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain, Pemerintah harus agresif membangun komunikasi dengan para pihak terkait agar kebijakan hilirisasi nikel ini dapat dipermasalahkan oleh siapapun. ***