DPR Akan Tetap Sahkan RKUHP Meski Mendapat Penolakan

- Rabu, 30 November 2022 | 23:43 WIB
Suasana ruang sidang DPR
Suasana ruang sidang DPR

HARIANTERBIT.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan bakal segera disahkan. Informasi yang didapat RKUHP bakal menjadi Undang-Undang sebelum masa reses anggota DPR. DPR memasuki masa reses pada 15 Desember 2022 mendatang.

“Saya tidak berani memperkirakan. Prosesnya itu tetap, prosedur tetap. Mudah-mudahan (sebelum reses),” kata Bambang Wuryanto, Ketua Komisi Hukum DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Bambang menegaskan bahwa pemerintah dengan DPR sudah sepakat ihwal draft RKUHP. Ia menegaskan draf ini tidak akan dibahas ulang. Sementara terkait adanya aksi penolakan pengesahan RKUHP, Bambang memakluminya. Kendati demikian, dia menyebut DPR dan pemerintah sudah mengubah lebih dari separuh draf RKUHP.

Baca Juga: Helikopter Polisi Jatuh, Jasad Aipda Joko Mudo Ditemukan Nelayan di Perairan Manggar

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej menerangkan, hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi. “Kami rapat, berdiskusi 3 jam. Intinya kami menerima hampir seluruhnya yang disampaikan oleh Bapak Ibu di Komisi III,” kata Edward.

Adapun pasal-pasal yang masukannya diakomodasi di antaranya pasal mengenai living law, hukuman mati, penghinaan terhadap pemerintah, kohabitasi, aborsi, hingga mengganggu dan merintangi proses peradilan. “Demikian, bisa dikatakan 99,9 persen usulan Bapak Ibu Yang Mulia disepakati,” kata dia.

Kontroversi

Terpisah, pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Dr Ismail Rumadan mengatakan, akan banyak pihak yang menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan segera disahkan menjadi UU pada Desember 2022. Apalagi pasal - pasal di RKUHP terbaru juga penuh kontroversi.

"Jika pemerintah belum memperbaiki pasal-pasal bermasalah di dalam RKUHP dan kemudian tetap disahkan oleh DPR maka kemungkinan besar RKUHP yang akan disahkan tersebut berpotensi diajukan Judicial Revew ke Mahkamah Konstitusi," ujar Dr Ismail Rumadan kepada Harian Terbit, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: Kematian Satu Keluarga di Kalideres, Polisi Temukan Buku Agama, Mantra dan Kemenyan di TKP

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Begini Cara Lindungi Data Diri Dalam Pelayanan Publik

Selasa, 7 Februari 2023 | 20:19 WIB

Jokowi: Buronan Korupsi Pasti Ditemukan

Selasa, 7 Februari 2023 | 19:02 WIB

1 Ramadhan 23 Maret dan Idul Fitri 21 April 2023

Selasa, 7 Februari 2023 | 11:05 WIB

Duet Anies-Khofifah Bisa Menangi Pilpres

Selasa, 7 Februari 2023 | 10:58 WIB
X