Kewenangan DPD RI Tak Kunjung Dikuatkan, Otonomi Daerah Semakin Menyempit

- Rabu, 30 November 2022 | 14:23 WIB
Anggota DPD Fahira Idris
Anggota DPD Fahira Idris

HARIANTERBIT.com - Anggota DPD RI/MPR RI Fahira Idris mengungkapkan, walau otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sudah diimplementasikan di Indonesia sejak dua dekade lalu melalui Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi dalam praktiknya mengalami dinamika, jika tidak ingin disebut mengalami pasang surut.

Saat ini, beberapa undang-undang produk DPR dan Pemerintah secara terang-terangan tidak mencerminkan adanya dukungan penguatan otonomi daerah bahkan terkesan semakin mengurangi porsi kewenangan daerah. Misalnya saja UU Cipta Kerja, UU Minerba dan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Otonomi daerah semakin menyempit saat ini. Jika saja kewenangan DPD RI bisa setara DPR RI terutama dalam fungsi legislasi atau yang terkait UU tentang kepentingan daerah, kemungkinan besar ketiga UU ini tidak akan lolos. Jikapun lolos, kepentingan daerah semaksimal mungkin tetap terjaga karena sudah menjadi garis perjuangan DPD RI,” ujar Fahira Idris di sela-sela Lokakarya “Memperkuat Otonomi Daerah Melalui Kewenangan DPD” yang digelar Kelompok Anggota DPD di MPR, Selasa Malam (29/11), di Kabupaten Tangerang, Banten.

Baca Juga: Naik Rp1,2 Triliun, APBD DKI 2023 Fokus Tiga Program Prioritas Ini

Menurut Fahira, UU Cipta Kerja telah mengubah secara mendasar pemahaman terhadap urusan pemerintahan konkuren atau urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sementara UU Minerba terdapat ketentuan-ketentuan baru yang memindahkan perizinan dan pengawasan dari pemerintah daerah kepada pusat sehingga ini bisa menimbulkan resiko hilangnya pendapatan daerah dan juga timbulnya kerusakan lingkungan akibat hilangnya pengawasan pemda dalam kegiatan pertambangan. Pengecilan makna otonomi daerah juga terdapat dalam UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang cenderung mereduksi semangat ‘desentralisasi’ dan memperkuat ‘re-sentralisasi’ yang tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah.

Penyempitan otonomi daerah yang terjadi saat ini, lanjut Fahira, salah satunya karena DPD RI tidak mempunyai kewenangan menentukan dalam pengambilan keputusan baik di ranah legislasi, budgeting dan pengawasan. Padahal kalau dilihat dari tingkat keterwakilan seharusnya seorang anggota DPD legitimasinya sangat kuat, karena dipilih secara langsung oleh rakyat, cakupan wilayah keterpilihannya lebih luas, dan pemilihnya lebih besar dari anggota DPR.

Amandemen konstitusi yang perlu dilakukan, sambungnya, yaitu DPD RI dapat mengajukan, ikut membahas, menyetujui/menolak RUU terkait kepentingan daerah. DPD RI juga harus diberikan kewenangan untuk mengusulkan, mempertimbangkan, mengubah dan menetapkan anggarannya sehingga DPD dapat menjalankan fungsi checks and balances secara baik.

Baca Juga: Bharada E Ungkap Ferdy Sambo Rencanakan Pembunuhan Brigadir J Sebelum ke Duren Tiga

Selain itu, terkait kewenangan DPD RI melakukan pengawasan, sudah selayaknya hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, penataan daerah (pembentukan, pemekaran, penggabungan), hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, ditujukan kepada Presiden sebagai pelaksana undang-undang, bukan lagi kepada DPR.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Begini Cara Lindungi Data Diri Dalam Pelayanan Publik

Selasa, 7 Februari 2023 | 20:19 WIB

Jokowi: Buronan Korupsi Pasti Ditemukan

Selasa, 7 Februari 2023 | 19:02 WIB

1 Ramadhan 23 Maret dan Idul Fitri 21 April 2023

Selasa, 7 Februari 2023 | 11:05 WIB

Duet Anies-Khofifah Bisa Menangi Pilpres

Selasa, 7 Februari 2023 | 10:58 WIB
X