Pengesahan RKUHP Direncanakan Sebelum Masa Reses

- Minggu, 27 November 2022 | 01:25 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

HARIANTERBIT.com - Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) direncanakan untuk disahkan sebelum masa reses. Hal ini diungkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat ditanya awak media.

“Ya menurut hasil komunikasi dengan Ibu Ketua DPR bahwa dalam waktu dekat kita akan rapat pimpinan, dan insyaallah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini RUU KUHP akan disahkan di paripurna DPR,” tutur Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Diketahui, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyetujui pengesahan RKUHP pada tingkat I, Kamis (24/11). RKHUP akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Namun, ia mengaku belum bisa memastikan kapan rapat paripurna digelar. Sebab, anggota Dewan mesti menggelar rapat pimpinan dan badan musyawarah (Bamus) DPR terlebih dulu.

Baca Juga: Waspada, Kelompok Ekstremis Incar Anak Muda di Internet

"Itu harus disinkronkan antara pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, dan alat kelengkapan Dewan (AKD),” ucapnya.

Seperti dilansir laman resmi DPR.go.id, Dasco juga memastikan pasal krusial dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah banyak direformulasi sesuai masukan masyarakat. Menurutnya, RKUHP hanya perlu disosialisasikan dengan baik sehingga tak menimbulkan polemik pada 2019 lalu.

"Bahwa ada pasal yang masih dirasa kontroversial, saya rasa kemarin sudah jadi bahan pertimbangan teman-teman dan kami lakukan kajian. Ada partai-partai yang menerima dengan catatan, mayoritas menerima dengan catatan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, "mungkin kita minta DPR dan pemerintah untuk sosialisasikan kepada masyarakat mengenai hal-hal krusial supaya masyarakat mengerti. Karena ada beberapa pasal sebenernya sudah kita harmonisasikan, harusnya enggak jadi polemik," sambung Dasco.

Baca Juga: Holding BUMN Farmasi Didesak Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor

Dasco menambahkan masyarakat yang menolak dapat menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, RKUHP sudah berkali-kali melalui kajian.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Begini Cara Lindungi Data Diri Dalam Pelayanan Publik

Selasa, 7 Februari 2023 | 20:19 WIB

Jokowi: Buronan Korupsi Pasti Ditemukan

Selasa, 7 Februari 2023 | 19:02 WIB

1 Ramadhan 23 Maret dan Idul Fitri 21 April 2023

Selasa, 7 Februari 2023 | 11:05 WIB

Duet Anies-Khofifah Bisa Menangi Pilpres

Selasa, 7 Februari 2023 | 10:58 WIB
X