• Senin, 5 Desember 2022

Aturan Terbaru RKUHP Bungkam Masyarakat, Hina DPR, Polri dan Kejaksaan Dipenjara 1,5 Tahun

- Jumat, 11 November 2022 | 13:00 WIB
Gedung DPR/MPR RI./foto: yp
Gedung DPR/MPR RI./foto: yp

HARIANTERBIT.com - Sejumlah pihak mengkritik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang naskah terbarunya telah diserahkan pemerintah kepada DPR RI pada Rabu 9 November 2022. Dalam RKUHP pasal 349 ayat 1 disebutkan, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman pidananya bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan.

Pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Dr Ismail Rumadan menilai, rumusan pasal 349 ayat 1 RKUHP tidak paham landasan pijakannya dari mana. Selain itu rumusan pasal tersebut juga legal reseningnya apa sehingga setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara harus dihukum 2 tahun penjara.

"Pasal ini (349 ayat 1 RKUHP) kan targetnya membungkam masyarakat agar tidak boleh mengkriti tingkah laku aparat penegak hukum yang cenderung melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM)," ujar Dr Ismail Rumadan kepada Harian Terbit, Kamis (10/11/2022).

Baca Juga: Bintang Tamu Diserang Haters, Deddy Corbuzier Take Down Konten

Pembungkaman terhadap masyarakat, sambung Dr Ismail, juga terhadap DPR. Adanya pasal tersebut agar masyarakat tidak boleh bersuara atas tingkah laku anggota DPR yang tidak mengindahkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu RKUHP harus ditolak karena tidak mencerminkan negara hukum dan demokrasi.

"RKUHP yang baru sangat berbahaya bagi masyarakat di era demokratisasi ini," tandasnya.

Penghinaan

Pengamat hukum dari Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta, Azmi Syahputra mengatakan, pasal 349 ayat 1 RKUHP harusnya ada klausul lain seperti dalam penghinaan presiden yang diatur dalam pasal 218 ayat 2 RKUHP, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Sehingga para pelakunya tidak bisa dipidana secara langsung.

"Menghina polisi, jaksa dan DPR langsung dipenjara mustinya mengacu juga penghinaan terhadap presiden bahwa bukan penghinaan, pencemaran kepada Presiden jika dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Sehingga tidak bisa dipidana," tandasnya.

Pengacara publik independen, Nelson Nikodemus Simamora menilai, pasal- pasal yang ada di RKUHP baru adalah pasal-pasal kolonial Belanda. Karena pasal - pasal di KUHP itu diberlakukan penjajah terhadap rakyat agar tidak ada perlawanan terhadap penjajah. Sayangnya, cara pandang yang sama dilakukan pemerintah NKRI terhadap rakyatnya sekarang di era demokrasi yang termaktub di RKUHP.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Resmi, Tanggap Darurat Erupsi Semeru Selama 14 Hari

Minggu, 4 Desember 2022 | 21:35 WIB

Din Syamsuddin di UAD: Wasatiyat Islam adalah Solusi

Minggu, 4 Desember 2022 | 14:19 WIB

Gempa Susulan Guncang Garut Berkekuatan Magnitudo 3,3

Sabtu, 3 Desember 2022 | 22:30 WIB

Wakil Ketua MPR: Tantangan TNI Semakin Besar ke Depan

Jumat, 2 Desember 2022 | 21:03 WIB
X