HARIANTERBIT.com - KPK Watch Indonesia menagih janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bisa mengambil langkah cepat dan tegas atas isu mafia tambang yang melibatkan oknum penegak hukum utamanya di Polri.
Sebagaimana baru-baru ini beredar video sebuah pengakuan Aiptu (purn) Ismail Bolong yang menyebutkan telah menyerahkan yang sebanyak Rp6 miliar ke petinggi Polri yaitu Komjen Agus Andrianto. Dana itu disebut sebagai setoran perlindungan pertambangan illegal.
Meski Ismail Bolong membuat kembali pernyataan minta maaf atas video pengakuan tersebut. Namun menurut Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide boleh jadi video permintaan maaf itu dilakukan Ismail Bolong dalam keadaan tertekan.
Baca Juga: Nama Eks Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis Disebut dalam Sidang Ferdy Sambo
"Video tersebut Nampak terlihat Ismail Bolong tertekan dan diarahkan oleh seseorang untuk meminta maaf dan tersebar luas di media sosial," ujar Yusuf dalam keterangan persnya, Selasa, 8 November 2022.
Yusuf juga menilai, beredar video pengakuan Ismail Bolong ini seperti perang bintang di Polri. Karena terdapat informasi bahwa pengakuan Ismail Bolong dibuat pada Februari Tahun 2022 lalu. "Dan infonya adalah tekanan dari Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengakui adanya uang setoran yang diberikan kepada Kabareskim Polri," tambahnya.
Ditambah lagi, kata Yusuf, video itu beredar ketika isu Ferdy Sambo CS mencuat. "KPK Watch Indonesia melihat adanya indikasi Bintang Saling Mencekal. Dimana telah membuka aib dari masing-masing kelompok yang ada di tubuh Polri," jelasnya.
Namun terlepas dari itu semua, Yusuf masih optimis jika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa menjadikan isu mafia tambang sebagai langkah untuk bersih-bersih Polri."Karena isu ini bisa menjadi turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri," tuturnya.
Apalagi sekarang isu mafia pertambangan, tutur Yusuf, dilengkapi dengan sebuah diagram yang tersebar luas di media sosial. Diagram ini mengambarkan bagaimana alur koordinasi para penambang ilegal dengan oknum penegak hukum.
"Kami menduga yang membuat diagram tersebut bukan orang sembarangan tentunya sangat mengerti betul kerja-kerja sindikat seperti ini," tegasnya.
Baca Juga: Ajudan Ungkap Jumlah dan Jenis Senjata Api yang Selalu Ada di Mobil Ferdy Sambo
Masalah ini juga telah menyita perhatian Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebutkan akan berkoordinasi dengan KPK.
Tentu dengan sikap Menkopolhuman itu, kata Yusuf, harusnya menjadi pemicu bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit. "Untuk mengambil Langkah cepat mengusut dan mengamputasi prilaku koruptif siapapun itu, oknum-oknum Polri yang diduga kuat melakukan pelanggaran atau kejahatan akan ditindak tegas tanpa melihat kepangkatan, jabatan atau kelompok," tuturnya.
