HARIANTERBIT.com - Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), SK Budiardjo menagih janji Presiden Jokowi pada Agustus 2022 lalu untuk memberantas mafia tanah di Indonesia.
Menurut dia, instruksi Presiden Jokowi kepada Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto terkait mafia tanah tersebut belum membuahkan hasil, beberapa kasus yang dituntaskan hanya menyasar level bawah.
"Pada 22 Agustus di Sidoarjo, Jokowi (instruksikan) gebuk mafia tanah, namun sampai saat ini belum ada digebuk. Dari tahun 2019 kita sudah serahkan semuanya (datanya), tapi di bawah belum gerak," kata Budiardjo melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Baca Juga: Lima Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2022 dan Dasar Pertimbangannya
"Memang menteri Hadi Tjahjanto sudah melakukan langka-langkah yang lebih dinamis, namun sampai saat ini baru sampai level bawah saja yang disentuh, padahal mafia tanah ini penghubungnya sangat nyata," tambahnya
Budiardjo menegaskan, kelompok mafia tanah memiliki banyak cara guna melancarkan aksinya bahkan nekat dengan mengatasnamakan undang-undang. "Jadi mafia tanah itu, sehebat apapun ahli, kemudian pemilik tanah punya dokumen banyak, selengkap apapun maka tidak bisa melawan mafia ini," katanya.
Disisi lain, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus berjanji akan segera memfasilitasi para korban mafia tanah untuk menyampaikan langsung aspirasinya kepada seluruh anggota dewan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Baca Juga: DPR: Kepala BPOM Sepantasnya Dipecat
"Kita sudah berbicara persoalan tanah dan mafia tanah, akan diundang tanggal 15 November dalam RDPU berkaitan dengan persoalannya dengan masalah pertanahan," kata Guspardi.
Dalam RDPU itu, Ia berharap korban mafia tanah ini dapat mengungkap seluruh permasalahannya. "Artinya bukan hanya saya yang mendengar tapi juga kawan-kawan Komisi II,” katanya. ***
