HARIANTERBIT.com - Pakar Hukum senior Elvan Gomez menilai ada upaya penjegalan agar Anies Baswedan tidak dapat tempat menjadi Presiden 2024. Hal itu bisa terlihat dari pemanggilan Anies oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelantikan Heru Budi Hartono menjadi Gubernur DKI Jakarta, pengganti Anies.
Namun, di satu sisi, terjadi gerakan oposisi di luar parlemen yang justru menaikkan serta meningkatkan elektabilitas dan popularitas Anies Bawesdan di masyarakat. Begitu juga sikap Jokowi, yang awal mendukung Ganjar Pranowo melalui Projo nya sekarang biduk itu sudah berubah ke Prabowo Subianto.
Baca Juga: Punya Tiket Usung Pasangan Capres, Megawati Jangan Mau Didikte Jokowi
Direktur NSEAS itu menuturkan, dengan kondisi tersebut maka tidak heran koalisi Pemerintah maupun Oposisi melakukan 'coling down' dalam poltik pemilu dan Pencapresan.
" Dan yang paling terlihat gestur PKS dan PPP. situasi ini, sebenarnya petiturnya sudah terlihat dari kebijakan politik dikotomi pemerintah Jokowi dan Menhan dalam menghadapi situasi global dunia. Seolah, terjadi berbeda cara pandang terhadap sikap politik Indonesia terhadap China dan Amerika serta barat dan Rusia," jelas Elvan di Jakarta, Jumat, 4 November 2022.
Baca Juga: Kinerja DPR di Bawah Puan Maharani Makin Buruk: Ini Datanya
Elvan mengemukakan, terutama dalam pembelian alusita, masalah Indopasifik dan Laut China Selatan." Seolah, Prabowo Subianto memainkan politik pertahanannya terlepas dari Komando Jokowi. Wakil Rektor UNCOK (YAPERTI) ini menilai situasi ini, merupakan strategi yang jitu kembalinya dwi fungsi TNI dalam pecaturan politik nasional. Situasi dwi fungsi ini sudah lahir sejak awal kemerdekaan, terutama pada agresi Belanda ke 1 dan 2 pada saat kekosongan Pemerintah tahun 1948 sampai 1949.
Kala iru Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dipimpin Jenderal Sudirman, bersama Hasbulah mengisi kekosongan pemerintah tersebut, Begitu juga pada era 1965 sampai dengan 1967 TNI bersama ormas Islam terutama HMI dan partai Islam bersama sekber Golkar mengisi kekosongan pemerintah. Hal tersebut, dikarenakan krisis kepercayaan masyarakat, lahirlah Nawaksara dan Supersemar.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Akan Diperiksa Terkait Kasus Impor Garam, Begini Kata Kejagung
"Dan jika dilihat dari gestur dan politik saat ini koalisi Islam akan bersama TNI menghasilkan Supersemar jilid 2, karena ini langkah terbaik untuk kembali ke UUD 1945 dan kedaulatan rakyat, serta hal ini pernah terjadi di tahun 1948 sampai 1949 dan periode 1965 sampai 1967 dan sampai pemilu 1971," tegasnya.***
