• Sabtu, 10 Desember 2022

Akademisi Universitas Cenderawasi Imbau Lukas Enembe Ikuti Jejak Nelson Mandela

- Kamis, 6 Oktober 2022 | 16:39 WIB
Akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua, Laus Deo Calvin Rumayom
Akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua, Laus Deo Calvin Rumayom

HARIANTERBIT.com – Gubernur Papua Lukas Enembe, tersangka kasus korupsi telah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dalam panggilan pada 12 dan 26 September 2022, Lukas Enembe tak kunjung penuhi panggilan KPK.

Hal ini membuat penanganan kasus Enembe tersendat. KPK memiliki kewenangan untuk menjemput paksa Lukas Enembe, tetapi pihak KPK memutuskan untuk mempersuasi Enembe guna menghindari konflik dan kekacauan di Papua.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Sukses Bikin Investor Mau Investasi di Jawa Tengah

Menyikapi kondisi tersebut, akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua, Laus Deo Calvin Rumayom mengatakan, kasus Lukas Enembe maupun kasus bupati-bupati lainnya di Papua harus ditangani secara khusus dan hati-hati mengingat mereka berada dalam komunitas masyarakat yang pernah mengalami trauma, di mana mereka punya pengalaman sakit hati, pengalaman tidak percaya kepada negara.

“Sehingga kalau terjadi kasus korupsi seperti ini, kita harus jelaskan kepada masyarakat, bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan soal pelanggaran HAM, tapi ini adalah murni kasus penyalahgunaan kewenangan,” terang Laus.

Baca Juga: Erick Thohir Calon Wakil Presiden Paling Potensial untuk 3 Capres Terkuat

Ketua Analisis Papua Strategis ini menjelaskan, kalau yang digaungkan misalnya jemput paksa,atau narasi-narasi tanpa penjelasan yang lebih spesifik, maka masyarakat akan mempunyai kesimpulan sendiri-sendiri.

Dampaknya, Polri akan kesulitan melaksanakan keputusan KPK. KPK juga harus menjelaskan, apa masalahnya sehingga tidak bisa menangkap atau menahan Lukas Enembe, apakah karena masalah keamanan atau soal alat bukti yang belum cukup.

“Persoalan Gubernur Papua ini adalah persoalan kita bersama. Kita tidak boleh biarkan Bapa Lukas sendiri, tidak boleh biarkan Pemerintah Provinsi Papua ini sendiri, tidak boleh biarkan KPK bergerak sendiri, TNI-Polri bergerak sendiri,” imbau Laus.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Komisi IV: Hukum Jera Pelaku Kriminal Lingkungan

Jumat, 9 Desember 2022 | 20:28 WIB

MUI Kecam Perusakan dan Pembakaran Alquran di Swedia

Jumat, 9 Desember 2022 | 14:52 WIB
X