Puan Berharap TNI Makin Solid di Usia Ke-77 dan Selalu Netral Tidak Terseret Politik Praktis

HARIANTERBIT.COM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus semakin solid dan kompak agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan maksimal. Hal tersebut menjadi harapan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menghadiri upacara peringatan HUT ke-77 TNI tahun 2022 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Selain itu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun berharap agar TNI bisa meningkat soliditas, dimana menurutnya keharmonisan di tubuh TNI mutlak diperlukan, sehingga semua prajurit dapat bekerja dengan baik sebagai satuan keamanan dan penjaga kedaulatan negara.

“Atas nama DPR RI, saya mengucapkan selamat memperingati HUT yang ke-77 bagi seluruh prajurit TNI. Dirgahayu TNI. Jaya selalu di darat, laut, dan udara,” kata Puan kepada wartawan, Rabu (5/10/2022).

“Dalam menegakkan kedaulatan negara serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, seluruh prajurit TNI harus kompak. Tri Dharma Eka Karma. Pimpinan TNI juga harus kompak dalam menghadapi dinamika politik nasional. Hal ini penting mengingat mulai memanasnya politik nasional,” ucapnya.

Mantan Menko PMK itu pun mengingatkan agar TNI selalu netral. Apalagi, kata Puan, Indonesia sudah menghadapi tahun-tahun politik jelang Pemilu 2024. “TNI jangan terpengaruh apalagi terseret politik praktis. TNI harus netral dalam politik karena politik TNI adalah politik negara sesuai tugas pokok dan fungsinya. Semua prajurit TNI harus bekerja dengan profesional,” jelasnya.

Di sisi lain, Puan mengapresiasi para prajurit TNI yang telah memberikan pengabdian terbaiknya dalam menjaga kedaulatan serta pertahanan bangsa dan negara. Khususnya selama pandemi Covid-19, dimana TNI menjadi salah satu garda terdepan dalam memberi bantuan untuk rakyat.

“Selama pandemi Covid-19, prajurit TNI membuktikan telah menjadi tentara rakyat yang sesungguhnya. Saya tahu betul banyak prajurit yang masuk ke pelosok-pelosok desa untuk memberi bantuan kepada rakyat,” sebut Puan.

“Prajurit TNI juga senantiasa membantu Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk ikut berpartisipasi atas kesuksesan program vaksinasi di tengah tugas-tugas pokoknya,” lanjut cucu proklamator RI Bung Karno tersebut.

Meski begitu, Puan menilai hal tersebut belum diikuti oleh pemenuhan kesejahteraan bagi prajurit. Padahal tingkat kepuasan publik terhadap kerja TNI cukup tinggi. “DPR berharap Pemerintah meningkatkan upaya dalam memenuhi kesejahteraan prajurit. Baik dari tunjangan kinerja (tukin) atau tempat hidup yang layak bagi prajurit,” tuturnya.

Data Kementerian Pertahanan menyebutkan, hingga kini TNI masih kekurangan 237.735 unit rumah dinas atau 51,7 persen dari kebutuhan 459.514 unit rumah dinas. Sementara itu, berdasarkan Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit berhak mendapatkan kebutuhan dasar, termasuk perumahan.

Belum idealnya pemenuhan rumah dinas cukup membebani prajurit tamtama dan bintara yang umumnya bergaji antara Rp 3,5 sampai Rp 6 juta per bulan. Oleh karena itu, Puan mendorong Pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan dasar prajurit tersebut.

“Jangan biarkan abdi-abdi negara terbaik kita kesulitan memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga. Prajurit TNI rela mengorbankan nyawa mereka demi tumpah darah Indonesia. Tugas Negara untuk memenuhi kebutuhan mereka,” paparnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya pemenuhan Minimun Essential Force (MEF) yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. Sejak Tahun 2010, Pemerintah telah menerapkan kebijakan MEF untuk mencapai Kekuatan Pokok Minimum dalam tiga tahapan atau renstra (rencana strategis).

Puan memahami, untuk mencapai terwujudnya postur pertahanan militer yang ideal tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat apalagi realisasi MEF juga menyesuaikan keuangan negara. Meski begitu, DPR disebut akan terus berupaya memberi dukungan sesuai kewenangannya.