HARIANTERBIT.com - Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi guna membahas tragedi Kanjuruhan di kantornya, Senin, 3 Oktober 2022. Mahfud mengundang sejumlah kementerian, TNI dan Polri.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hadir langsung dalam rapat koordinasi tersebut. Hasil rapat, pemerintah meminta kepada Panglima TNI untuk menindak anggotanya yang dianggap melanggar prosedur pengamanan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.
Dugaan pelanggaran prosedur oleh annggota TNI dalam peristiwa tersebut tergambar dari video yang beredar di masyarakat melalui media sosial. Dalam video tampak anggota TNI melakukan tindakan berlebih dengan menendang dan memukul menggunakan tongkat kepada penonton masuk ke dalam lapangan.
"Kepada Panglima TNI juga diminta tindakan yang cepat sesuai aturan yang berlaku karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih di luar kewenangannya," katanya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022.
Mahfud meminta Andika untuk memastikan ihwal kebenaran video tersebut. Panglima TNI diminta mengungkapkan kepada publik soal hasil investigasi tersebut.
"Apakah video itu benar atau tidak Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua," tegas Mahfud.
Diketahui pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) dalam tragedi Kanjuruhan. Tim dipimpin Mahfud MD dan beranggotakan perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi olahraga sepakbola, pengamat, akademisi dan media massa. Ditargetkan paling lama tiga minggu tim menyelesaikan kerjanya.
Sebelumnya kerusuhan terjadi usai pertandingan antara Arema Malang dengan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Pendukung Arema turun ke lapangan usai timnya kalah dalam pertandingan tersebut.
Aparat keamanan melakukan pengamanan dengan menembakkan gas air mata di dalam stadion. Terjadi kepanikan saat penonton berusaha keluar stadion. Setidaknya 125 penonton dinyatakan tewas dalam peristiwa tersebut.
