• Sabtu, 10 Desember 2022

Tanpa UU Kamnas, Hubungan Sipil-Militer Bisa Berpotensi Rancu

- Jumat, 30 September 2022 | 20:23 WIB
Para narasumber seminar DIalog Hankam (ist)
Para narasumber seminar DIalog Hankam (ist)


HARIANTERBIT.com – Hingga kini Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) didorong untuk segera disahkan. Salah satu dampaknya jika RUU ini disahkan akan mampu menegakkan supremasi sipil di tahun politik.

"Undang-Undang Kamnas ini penting segera kita dorong disahkan. Karena di UU Kamnas ini akan melahirkan nasional security council. Hari ini Presiden kita itu tidak punya dewan yang mengarahkan bagaimana kebijakan politik luar negeri, padahal dunia sedang bergolak. UU Kamnas ini nantinya sekaligus 'bertindak' dengan kebijakan pertahanan," kata akademisi dan pengamat militer, Connie Rahakundinie Bakrie di sela 'Dialog Hankam: Urgensi Tata Kelola Pertahanan Nasional di Tahun Politik' yang digelar PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bidang Hankam, Kamis (29/9/2022).Baca Juga: Menangis, Putri Candrawathi Titip Anak-anaknya

Menurutnya, semua negara punya security council yang mengarahkan kebijakan pertahanan. Selain itu, guna menjaga kemurnian hak yang telah diberikan negara kepada Presiden dan menggerus kepentingan politik, mekanisme pengangkatan Panglima TNI harus dikembalikan lewat proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Dikatakannya, selama ini menjelang pergantian tampuk pimpinan tertinggi di organisasi TNI sering disusupi dinamika politik. Padahal TNI harus terbebas dan terpisah dari politik praktis.Baca Juga: Kenakan Baju Tahanan 077, Putri Candrawathi: Saya Ikhlas Diperlakukan Seperti Ini

"Setiap kali menjelang penentuan Panglima TNI kerap dibumbui nuansa politik yang kental," ujarnya.

Sedangkan, Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2019-2020, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, SAP, MA yang juga menjadi pembicara di diskusi ini menyatakan, Indonesia saat ini harus siap menghadapi perang generasi keenam.Baca Juga: 30 September, mahasiswa gelar demo Puncak Pengkhianatan Rezim di Patung Kuda

"Serangan hacker Bjorka itu bukan perang cyber lagi. Sekarang kita sudah harus siap menghadapi perang generasi keenam. Kita nggak tahu apa-apa tapi tahu-tahu perang sesama anak bangsa," ujar Agus.

Sementara itu, Ketum PB HMI, Raihan Ariatama mengatakan Indonesia adalah negara sipil, namun keberadaan militer tidak bisa dinafikan karena juga bagian penting dari negara.
"Menurut kami hubungan antara sipil dan militer harus seimbang. Harus terjalin dengan bagus. Jangan sampai terjadi dikotomi antara militer dan sipil harus berjalan beriringan agar kedepan tidak ada pertentangan. Semua harus bersama-sama," tegasnya.

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Terkini

Komisi IV: Hukum Jera Pelaku Kriminal Lingkungan

Jumat, 9 Desember 2022 | 20:28 WIB

MUI Kecam Perusakan dan Pembakaran Alquran di Swedia

Jumat, 9 Desember 2022 | 14:52 WIB
X