HARIANTERBIT.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menerbitkan imbauan kepada seluruh bupati atau wali kota di Jawa Tengah, untuk menggunakan aspal Buton dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Kebijakan yang ditandatangani oleh Sekda Jateng Sumarno itu menyebutkan bahwa kebijakan itu untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) utamanya pada pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian, mendukung terlaksananya program preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, agar mengutamakan aspal nasional berbasis Aspal Buton (aspal alam dari Pulau Buton) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Tokoh Adat Papua: Jika Ada Korban Jiwa, Lukas Enembe Bisa Kena Denda Adat
Kepala Biro Administrasi Bangda Jateng, Endi Faiz Effendi menuturkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memerintahkan para jajaran Pemprov Jateng untuk melaksanakan arahan Jokowi terkait dengan penggunaan produk dalam negeri.
"Jadi kita berkomitmen dari arahan presiden pada saat pertemuan di Bali tanggal 25 Maret 2022 terkait TKDN, ditargetkan 40 persen. Justru dari Pak Ganjar menginginkan lebih dari 50 persen, artinya fokus produk dalam negeri. Kita sudah komitmen," ujar Endi kepada wartawan.
Endi menuturkan aspal Buton sudah masuk e catalog yang telah disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sehingga, kata dia penyediaan lebih gampang.
Baca Juga: Menko Airlangga Hartarto Dinobatkan Sebagai Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
"Yang jelas kualitas aspal Buton sepertinya sudah bisa setara dengan teknis pusat. Artinya sama dengan aspal dari Pertamina atau impor. Sudah terbujti kualitasnya dirasa bagus sampai sekarang," ujarnya.
Artikel Terkait
Survei CSIS: Anies Kalahkan Ganjar dan Prabowo
Survei CSIS: Ganjar Pranowo Paling Disukai Milenial
Survei Terbaru: Prabowo Teratas, Disusul Ganjar dan Anies
Ganjar Pranowo Kumpulkan Bupati dan Wali Kota dengan KPK, Sikat Mental Korup Pejabat