• Minggu, 27 November 2022

Pemerintahan Jokowi Disebut Memberi Angin Surga Kepada Koruptor, Mahfud: Pemberantasan Korupsi Kerap Digembosi

- Rabu, 28 September 2022 | 11:03 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD

HARIANTERBIT.com - Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski mengatakan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD jangan saling lempar tanggungjawab terkait pernyataannya pemberantasan korupsi kerap digembosi di lembaga peradilan.

Karena pada dasarnya eksekutif juga turut berperan dalam pengembosan pemberantasan korupsi.

"Menkopolhukam sebagai eksekutif seperti lempar bola. Pemerintah harusnya berkaca diri. Pasalnya, Menkumham juga mengeluarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 karena memberikan angin surga untuk koruptor. Berapa banyak koruptor yang dibebaskan dengan mengacu Permenkumham Nomor 7 tahun 2022," ujar Joko Priyoski kepada Harian Terbit, Selasa (27/9/2022).

Baca Juga: Tokoh Adat Papua Barnabas Nukuboy: Tidak Ada yang Kebal Hukum Termasuk Lukas Enembe

Joko, panggilan akrab Joko Priyoski menuturkan, selain Perrmenkumham Nomor 7 tahun 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menandatangani UU No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adanya UU UU No 22 tahun 2022 yang juga memberikan keistimewaan untuk napi koruptor. Harusnya Mahfud MD sebagai eksekutif melakukan upaya hukum terkait Permen atau UU yang mengistimewakan napi koruptor.

"Jadi yang harus direformasi bukan hanya lembaga yudikatif tapi eksekutif juga. Hal ini agar upaya pemberantasan korupsi tidak rancu," tegasnya.

Reformasi Hukum

Diketahui Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) prihatin terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi yang kerap digembosi oleh lembaga peradilan. Presiden Jokowi pun memerintahkan Mahfud MD untuk mereformasi hukum di Indonesia. Apalagi terbaru, Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK. Mahfud memastikan akan berkoordinasi secepatnya untuk melaksanakan perintah Jokowi itu.

"Saya akan segera berkoordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum kita itu. Presiden sangat serius tentang ini," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).

Mahfud lantas menjelaskan alasan Jokowi akhirnya memerintahkan jajarannya di eksekutif mengambil sikap terhadap lembaga yudikatif. Dia menyebut keinginan Jokowi itu berangkat dari keprihatinannya terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi yang kerap digembosi oleh lembaga peradilan.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengesahan RKUHP Direncanakan Sebelum Masa Reses

Minggu, 27 November 2022 | 01:25 WIB

Kata Kapolri soal Perburuan Ismail Bolong

Sabtu, 26 November 2022 | 14:12 WIB

PJR Berhasil Tangkap Buronan Korupsi Bareskrim

Jumat, 25 November 2022 | 23:58 WIB
X