• Kamis, 29 September 2022

Kepuasan Publik ke Jokowi-Ma’ruf Turun Buntut Harga BBM Naik, Juga Karena Pajak dan Kasus Sambo

- Jumat, 23 September 2022 | 11:03 WIB
Tak mau kalah dengan Jokowi, Wapres MA juga tunjuk 8 stafsus (dok, ngopibareng.id)
Tak mau kalah dengan Jokowi, Wapres MA juga tunjuk 8 stafsus (dok, ngopibareng.id)

HARIANTERBIT.com – Akibat membuat kebijakan tidak populis atau tidak mengakomodir kepentingan publik, seperti kenaikan harga BBM, kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin mengalami penurun menjadi 63,5%.

Selain itu, kasus polisi tembak polisi, dan kenaikan pajak 1% juga membuat ketidakpuasan publik.

“Sangat wajar jika saat ini kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf semakin turun. Bukan tanpa alasan kinerja Jokowi-Ma’ruf semakin turun. Karena saat ini banyak sekali beberapa kebijakan pemerintah yang jika diperhatikan sejak lima bulan belakangan ini tidak mengakomodir kepentingan publik. Bahkan kebijakan tersebut justru mengabaikan kepentingan publik,” kata Koordinator Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed), Erlangga Abdul Kalam kepada Harian Terbit, Kamis (22/9/2022).

Hal tersebut, katanya, dimulai dari kenaikan pajak 1%, lalu RKUHP yang terkesan mau menghilangkan demokrasi. Kemudian soal tembak menembak sesama polisi yang tak kunjung usai berikut kasus judi onlinenya. Baru-baru ini soal kenaikan harga BBM yang seakan menguntungkan oligarki," tandasnya.

Baca Juga: Wacana Konversi Kompor Gas ke Listrik, Brando Susanto: Pemerintah Harus Teliti

"Menurutnya, jika tidak diperbaiki, tidak menutup kemungkinan survey-survey berikutnya degradasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah akan semakin drastic.

Harga BBM

Terpisah, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), relawan pendukung Jokowi, Adi Kurniawan mengakui kenaikan harga BBM subsidi menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi. Kenaikan harga BBM sangat berimbas pada kenaikan harga-harga pokok lainnya.

“Namun yang pasti kenaikan harga BBM adalah kegagalan Menteri BUMN Erick Thohir dalam mengelola BUMN terutama Pertamina yang mengatur persediaan dan penyaluran BBM,” ujar Adi kepada Harian Terbit, Jumat (22/9/2022).

Jadi lanjut, Adi, yang paling bertanggungjawab atas kenaikan harga BBM adalah Erick Thohir selaku menteri BUMN. Oleh karena itu Jokowi seharusnya menekan Erick Thohir bukan justru malah ikut menekan subsidi untuk rakyat.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

KN Pulau Dana-323 Tiba di Darwin Australia

Rabu, 28 September 2022 | 22:05 WIB
X