• Selasa, 29 November 2022

Perjuangan Aspirasi Madrasah dan Pesantren, Jadi Keputusan Raker Komisi VIII DPR dan Menag

- Jumat, 23 September 2022 | 01:18 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Sesuai temuan yang diperoleh saat kegiatan “Ngobrol Pendidikan Islam” bersama Kemenag dan para guru madrasah, kata HNW terungkap fakta bahwa madrasah swasta juga mengalami keberatan terkait pola rekrutmen PPPK guru, di mana guru yang lolos PPPK justru dipindahkan dari institusi mengajarnya dari madrasah swasta ke Negeri.

“Pengangkatan guru madrasah swasta ke dalam PPPK memang baik, tapi tidak seharusnya memindahkan mereka dari institusi asalnya. Yaitu tempat yang telah membesarkan mereka selama bertahun-tahun mengabdi. Karena hal itu membuat madrasah swasta kehilangan guru-guru terbaiknya. Dan itu tentu sangat memberatkan madrasah dan menyulitkan para murid madrasah swasta,” lanjutnya.

Hidayat yang juga Ketua Badan Wakaf Pondok Gontor, ini turut memperjuangkan aspirasi Pesantren, utamanya soal pentingnya sosialisasi UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren dan realisasi dana abadi Pesantren. Ia menilai, berdasarkan masukan dari Pondok Pesantren dan para Kiyai, sosialisasi UU Pesantren dan realisasi dana Abadi Pesantren hingga kini belum dirasakan oleh sebagian besar Pesantren di Indonesia. Karena itu HNW mengusulkan agar Menteri Agama memaksimalkan sosialisasi UU Pesantren dan segera merealisasikan terwujudnya Dana Abadi Pesantren.

Baca Juga: Puan: DPR Sangat Memperhatikan Kesejahteraan Petani

Untuk terlaksananya program penting itu, Hidayat kembali mendorong agar Direktorat Pesantren yang kini berada di bawah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, ditingkatkan status organisasinya menjadi Direktorat Jendral Pesantren, setara dengan Ditjen Pendidikan Islam.

“Peningkatan tersebut diperlukan, mengingat Pesantren memiliki banyak potensi, keragaman dan ciri pendidikan khas yang 100% dikelola oleh swasta, sehingga selama ini belum banyak mendapatkan program afirmasi dari Pemerintah. Sekalipun Pesantren sudah sangat berjasa bagi Bangsa dan Negara bahkan sejak sebelum Indonesia Merdeka, yang terus berkembang dan meningkat jumlah Pesantren dan Santrinya hingga kini dan di masa yang akan datang. Apalagi UU Pesantren telah disahkan sejak tahun 2019 dan Perpres soal Dana Abadi Pesantren sudah ditandatangani Presiden Jokowi sejak tahun 2021.

Diharapkan dengan pembentukan Ditjen Pesantren, amanah UU Pesantren dan Perpres Dana Abadi Pesantren bisa dilaksanakan dan direalisasikan untuk kemanfaatan peningkatan kualitas Pesantren dan sumber daya manusia Pesantren baik Kiai maupun Santri,” ungkapnya.

Diakhir raker, Komisi VIII DPR-RI bersama Menteri Agama RI menyetujui usulan HNW yang memperjuangkan aspirasi Madrasah dan Pesantren. Serta memasukkannya ke dalam kesimpulan rapat kerja antara komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Agama. Yaitu Komisi VIII akan memanggil Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri dalam rangka konsolidasi anggaran pendidikan keagamaan. Serta mendorong Kemenag untuk mensosialisasikan UU Pesantren, merealisasikan dana Abadi Pesantren, dan membentuk Ditjen Pesantren.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR Pastikan Pencopotan Hakim Aswanto Sesuai Mekanisme

Senin, 28 November 2022 | 16:12 WIB

Polisi Amankan 15 Orang Terlibat Makar

Senin, 28 November 2022 | 12:02 WIB

Gempa Cianjur, Korban Meninggal Dunia 321 Orang

Senin, 28 November 2022 | 11:51 WIB
X