• Senin, 26 September 2022

Perjuangan Aspirasi Madrasah dan Pesantren, Jadi Keputusan Raker Komisi VIII DPR dan Menag

- Jumat, 23 September 2022 | 01:18 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

HARIANTERBIT.com - Wakil Ketua MPR-RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., kembali memperjuangkan aspirasi pendidikan keagamaan Islam khususnya Madrasah dan Pesantren dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri PPPA, dan Kepala BNPB, Rabu, 21 September 2022.

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid kembali mendesak terwujudnya keadilan anggaran dan program bagi pendidikan keagamaan. Meliputi, peningkatan status Direktorat Pesantren menjadi Direktorat Jenderal, proporsionalitas anggaran bagi madrasah swasta, evaluasi sistem pengangkatan guru madrasah, sosialisasi UU Pesantren, dan realisasi Dana Abadi Pesantren.

Baca Juga: IPW Ungkap Peran Robert Priantono Bonosusatya Soal Private Jet, Kapolri Jangan Tutup Mata?

“Saya mengusulkan, sesuai ketentuan UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 3, 4, dan 5, Komisi VIII bersama Menteri Agama menyelenggarakan Rapat bersama dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Kemendikbud dalam rangka mengadvokasi terwujudnya keadilan anggaran Pemerintah bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Karena selama ini tidak proporsional dan jauh di bawah anggaran pendidikan umum,” ujar HNW menyampaikan interupsinya pada raker di Komisi VIII DPR-RI.

Berdasarkan data Pendis Kemenag, dari anggaran pendidikan di APBN sebesar Rp 542,8 Triliun, pendidikan keagamaan hanya memperoleh alokasi sebesar 10%. Padahal, persentase Angka Partisipasi Pendidikan Keagamaan, tanpa menghitung Pesantren, terhadap pendidikan nasional adalah 17%. Dari sini saja, ada kekurangan 7% dana APBN yang mestinya diperuntukkan bagi Pendidikan Keagamaan, yang belum dipenuhi pemerintah.

Baca Juga: Robert Priantono Bonosusatya, Jet Pribadi dan Markas Judi Online 200 Meter dari Mabes Polri, Simak Faktanya

Dampak dari ketidakadilan anggaran Pendidikan Keagamaan tersebut adalah tidak terlaksananya program secara maksimal, tidak meningginya mutu pendidikan keagamaan secara umum, dan minimnya dukungan Negara terhadap madrasah swasta. Karena alokasi anggaran yang ada didahulukan untuk Madrasah Negeri. Meskipun data menunjukkan sekitar 95% pendidikan Islam dari tingkat RA sampai MA adalah swasta.

“Mayoritas mutlak madrasah di Indonesia adalah swasta, tapi yang mendapatkan bantuan anggaran sebagian besarnya adalah Madrasah Negeri. Tentu saja para Konstituen kami mendesak, agar upaya keadilan anggaran ini tidak hanya antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, tapi juga di kalangan pendidikan keagamaan. Yaitu antara yang negeri dan swastapun harus diberlakukan secara adil dan proporsional,” sambungnya.

Baca Juga: Menko Airlangga: Mekanisme Multilateral Menjadi Platform Terbaik Cari Solusi Terbaik Atasi Tantangan Global

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK, Suaranya Mengecil

Senin, 26 September 2022 | 14:50 WIB

GIAK: Hentikan Diskriminatif Penanganan Kasus Impor Baja

Senin, 26 September 2022 | 07:54 WIB

Doa dan Zikir Akbar Mak Ganjar Untuk Pemilu 2024

Senin, 26 September 2022 | 07:21 WIB
X