• Rabu, 7 Desember 2022

Ini Penjelasan Said Abdullah Setelah Disebut Usulkan Daya Listrik 450 VA Dihapus

- Senin, 19 September 2022 | 20:43 WIB
Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah

HARIANTERBIT.COM - Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah, menyikapi tuduhan sekaligus serangan pada pribadinya yang disebut sebagai pengusul agar daya listrik 450 VA yang umumnya digunakan rumah tangga kategori miskin dihapuskan.

Menurutnya, terdapat sebuah pemenggalan makna dari satu pernyataan, sampai kemudian memunculkan kegaduhan hingga serangan pada personal akibat munculnya wacana penghapusan daya listrik 450 VA yang disubsidi pemerintah.

Seperti diketahui, singgungan pada usulan penghapusan daya listrik 450 VA, muncul saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dimana saat itu membicarakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan APBN.

"Sayangnya yang digoreng di media sosial hanya penggalan kalimat saya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin," kata Said dalam keterangannya yang diterima Harianterbit.com, pada Senin (19/9/2022).

Dirinya menguraikan, sebanyak 9,55 juta Rumah Tangga (RT) berdaya listrik 450 VA masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kelompok rumah tangga ini masuk kategori kemiskinan parah, yang oleh BPS termasuk keluarga berpenghasilan kurang dari 1,9 dolar AS per hari dengan kurs Purchasing Power Parity (PPP).

"Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya kita naikkan dayanya ke 900 VA. Untuk makan saja susah dan kebutuhan listriknya rata rata hanya untuk penerangan dengan voltase rendah," terangnya.

Sementara, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, sebanyak 14,75 juta rumah tangga menggunakan daya listrik 450 VA tetapi tidak terdata dalam DTKS. Terhadap pelanggan listrik kategori ini, Badan Anggaran DPR meminta PLN, BPS, Kemensos dan Pemda melakukan verifikasi faktual.

"Verifikasi itu untuk memastikan apakah mereka seharusnya masuk ke DTKS atau tidak. Jika hasil verifikasi faktual mereka seharusnya masuk DTKS tetapi belum terdata di DTKS, maka mereka harus mendapatkan akses bansos melalui pendataan DTKS dan voltase listriknya tidak kita alihkan ke 900 VA," tuturnya.

Kondisi sebaliknya, lanjut legislator Madura ini, jika hasil verifikasi faktual menunjukkan bukan dari keluarga kemiskinan parah, yakni berpenghasilan di bawah 1,9 dolar AS per hari, dan sesungguhnya kebutuhan listriknya meningkat dilihat dari grafik konsumsinya, maka kelompok rumah tangga inilah yang kita tingkatkan dayanya ke 900 VA.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bom Polsek Astana Anyar, Satu Polisi Meninggal

Rabu, 7 Desember 2022 | 12:35 WIB

RUU KUHP Telah Disahkan Menjadi Undang-Undang

Selasa, 6 Desember 2022 | 23:05 WIB

Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Pemberdayaan UMKM

Selasa, 6 Desember 2022 | 21:03 WIB

Terus Berlanjut Kasus Net89 Polisi Sita Kantor PT SMI

Selasa, 6 Desember 2022 | 18:43 WIB
X