• Rabu, 7 Desember 2022

Dewan Pakar PA GMNI Usulkan Utusan Golongan dan Utusan Daerah Kembali ke MPR

- Sabtu, 17 September 2022 | 19:42 WIB
Ketua Dewan Pakar Nasional PA GMNI Ahmad Basarah (tengah)
Ketua Dewan Pakar Nasional PA GMNI Ahmad Basarah (tengah)

HARIANTERBIT.com – Ketua Dewan Pakar Nasional PA GMNI Ahmad Basarah menilai sudah saatnya posisi Utusan Golongan dan Utusan Daerah dikembalikan sebagai bagian dari keanggotaan MPR RI.

Ahmad Basarah beralasan, MPR sebagai lembaga legislatif yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya bersifat terbuka dan mengayomi dan diisi oleh seluruh elemen masyarakat yang menjadi miniatur perwajahan multikulturalisme bangsa Indonesia.

Ahmad Basarah menyampaikan usulannya itu saat membuka acara ‘’Temu Tokoh Nasional, Kepemudaan, Keagamaan, Sivitas Akademik MPR RI Kerjasama dengan Dewan Pakar Nasional PA GMNI’’ di Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, Jumat (16/9/2022). Acara itu mengangkat tema ‘’Quo Vadis Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia’’.

Baca Juga: Menko Airlangga Sebut Indonesia Kian Diperhitungkan Dunia, Presidensi G20 Jadi Bukti

Dalam penjelasannya, Ahmad Basarah mengatakan bahwa sejak amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan di era awal reformasi, keanggotaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dihapuskan dari MPR RI.

“Tapi, saat itu gagasan penghapusan Utusan Golongan tidak sepenuhnya didasari argumentasi yang jelas, bahkan cenderung kabur. Kehadiran lembaga yang mewakili daerah seperti DPD juga belum bisa memenuhi keterwakilan golongan masyarakat yang tidak berdaya dalam menghadapi sistem politik Pemilu,” kata Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.

Bahkan, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, organisasi masyarakat sebesar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah atau organisasi keagamaan lainnya, seperti Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, Walubi, dan Kelompok Masyarakat Adat serta TNI/Polri tidak terwakili lagi di MPR.

Baca Juga: CBA Ingatkan Tito soal 6 Nama Pj Gubernur DKI Pengganti Anies

Dalam sejumlah dialog baik formal maupun informal yang dilakukan oleh Badan Kajian MPR terungkap, mereka mengusulkan agar keanggotaan Utusan Golongan dan Utusan Daerah dikembalikan ke MPR RI dengan alasan sistem politik yang ada sekarang belum mewakili keberadaan mereka.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bom Polsek Astana Anyar, Satu Polisi Meninggal

Rabu, 7 Desember 2022 | 12:35 WIB

RUU KUHP Telah Disahkan Menjadi Undang-Undang

Selasa, 6 Desember 2022 | 23:05 WIB

Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Pemberdayaan UMKM

Selasa, 6 Desember 2022 | 21:03 WIB

Terus Berlanjut Kasus Net89 Polisi Sita Kantor PT SMI

Selasa, 6 Desember 2022 | 18:43 WIB
X