• Selasa, 29 November 2022

Tak Sesuai Spirit Reformasi, HNW Sarankan Jokowi Tegas Tolak Isu Presiden sebagai Cawapres

- Sabtu, 17 September 2022 | 18:30 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA

HARIANTERBIT.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menilai pandangan “jubir MK” dibolehkannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah menjabat dua periode untuk bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden (cawapres) tidak sesuai dengan spirit reformasi dan teks konstitusi dan bukan kewenangan jubir MK.

“Spirit reformasi dan amandemen konstitusi adalah membatasi masa jabatan Presiden, agar tak terulang dampak berkepanjangannya masa jabatan Presiden pada era orde lama maupun orde baru (Suharto). Jadi, spirit dan komitmen itu yang seharusnya dipahami dan dipegang bersama-sama,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu, 17 September 2022.

HNW sapaan akrabnya mengkritisi, isu ini muncul dari Jubir Mahkamah Konstitusi, padahal bukan kewenangannya membicarakan dan mengumumkan hal tersebut.

Baca Juga: Menko Airlangga Sebut Indonesia Kian Diperhitungkan Dunia, Presidensi G20 Jadi Bukti

“Seharusnya pimpinan MK menegur Jubirnya ini. Apalagi lembaga peradilan dan jubirnya seharusnya bersifat silent, yakni hanya berbicara melalui putusan atas perkara yang datang kepadanya. Ini tidak ada perkara dan putusan mengenai itu, ibarat tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba jubir MK memunculkan isu liar, padahal itupun bukan keputusan MK,” jelasnya.

Apalagi, lanjut HNW, pernyataan jubir MK yang bukan keputusan MK ini juga telah dibantah oleh Ketua MK pertama Prof Jimly Asshiddiqie yang meminta agar publik tidak menjadikan pernyataan jubir MK sebagai rujukan, dan mestinya konstitusi yang dirujuk dengan tidak hanya dibaca dan ditafsirkan secara harfiah, melainkan secara menyeluruh, sistematis dan kontekstual.

“Koreksi, pembacaan dan logika konstitusi yang disampaikan Prof Jimly sudah tepat. Sebab seandainya Jokowi boleh menjadi cawapres, lalu presiden yang didampinginya wafat atau berhalangan tetap, maka Jokowi akan menjadi presiden kembali untuk ketiga kali. Ini jelas bertentangan dengan spirit reformasi dan teks konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu UUDNRI tahun 1945,” jelasnya.

Baca Juga: DPR Usulkan Himbara Terapkan Nol Biaya Administrasi

HNW berharap agar wacana yang tidak sesuai dengan text konstitusi dan spirit reformasi ini segera ditutup dan diakhiri, dengan Presiden Jokowi tidak lagi membuka ruang karena sikap dan pernyataannya yang tidak tegas mengkoreksi, lebih baik kalau Presiden Jokowi bersikap tegas menolaknya.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR Pastikan Pencopotan Hakim Aswanto Sesuai Mekanisme

Senin, 28 November 2022 | 16:12 WIB

Polisi Amankan 15 Orang Terlibat Makar

Senin, 28 November 2022 | 12:02 WIB

Gempa Cianjur, Korban Meninggal Dunia 321 Orang

Senin, 28 November 2022 | 11:51 WIB
X