• Rabu, 7 Desember 2022

Heboh Bjorka, Jokowi Minta Kebocoran Data Pemerintah Ditindaklanjuti

- Senin, 12 September 2022 | 21:11 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)  (instagram @jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (instagram @jokowi)

HARIANTERBIT.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran terkait untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/09/2022.)

“Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam keterangan persnya usai pertemuan.

Baca Juga: 4 Peristiwa Bersejarah di Indonesia Pada Bulan September

Johnny menyampaikan, pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

“Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” tuturnya.

Selain itu, Menkominfo juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan nasional dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan salah satunya dalam menghadapi bahaya di dalam ruang digital.

Baca Juga: Mengenang Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, Puluhan Warga Tewas

“Bahaya di dalam ruang digital itu adalah tentunya tindakan kriminal digital. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, itu normal dalam demokrasi, dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, marilah kita jaga kekompakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Johnny berharap dengan disahkannya RUU PDP dapat menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital di Indonesia.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Bom Polsek Astana Anyar, Satu Polisi Meninggal

Rabu, 7 Desember 2022 | 12:35 WIB

RUU KUHP Telah Disahkan Menjadi Undang-Undang

Selasa, 6 Desember 2022 | 23:05 WIB

Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Pemberdayaan UMKM

Selasa, 6 Desember 2022 | 21:03 WIB

Terus Berlanjut Kasus Net89 Polisi Sita Kantor PT SMI

Selasa, 6 Desember 2022 | 18:43 WIB
X