HARIANTERBIT.com - Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD Fadel Muhammad menegaskan dalam rapat gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR, Kelompok DPD dan diikuti Badan Pengkajian MPR tanggal 25 Juli 2022, telah disepakati menerima laporan Badan Pengkajian MPR RI tentang rancangan subtansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Seluruh fraksi MPR dan kelompok DPD juga sepakat menggelar sidang paripurna untuk pengambilan keputusan tentang Panitia Ad Hoc MPR yang akan menindak lanjuti rekomendasi Badan Pengkajian MPR untuk menyusun substansi PPHN dan mengkaji tentang bentuk hukum daripadi konvensi ketatanegaraan.
"Jadi apa yang disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Gabungan MPR, DPR dan DPD RI, sudah sesuai dengan hasil rapat gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR. Berdasarkan hasil rapat gabungan, seluruh Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang hadir dalam rapat gabungan tersebut secara aklamasi menerima laporan Badan Pengkajian MPR RI tentang rancangan subtansi PPHN dan kajian tentang produk hukumnya. Dalam rapat gabungan tersebut juga disepakati menghadirkan PPHN tanpa melalui amandemen UUD NRI 1945. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan Ketetapan MPR melalui konvensi ketatanegaraan,” tegas Fadel kepada wartwawan di Jakarta, Kamis, 18 Aguatus 2022.
Seperti diketahui, Ragab yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, 25 Juli 2022, itu dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi para Wakil Ketua yaitu Ahmad Basarah, Yandri Susanto, dan Arsul Sani, serta Lestari Moerdijat yang mengikuti secara virtual.
Baca Juga: Ketum Golkar: Proklamasi Kemerdekaan RI Ajarkan Kita Kolaborasi, bukan Polarisasi
Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di antaranya Tb Hasanuddin (PDI Perjuangan), Sodik Mujahid (Partai Gerindra), Idris Laena (Partai Golkar), Neng Eem Marhamah (PKB), Benny K Harman (Partai Demokrat), Tiffatul Sembiring (PKS), Jon Erizal (PAN), M. Iqbal (PPP), dan Tamsil Linrung (Ketua Kelompok DPD), sekaligus sebagai Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR. Ragab juga diikuti Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat.
Fadel menerangkan sesuai original intent pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 sebelum diubah, menyatakan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.”
Artikel Terkait
Terima Kunjungan Siswa MAN 2 Kota Malang, Yandri Susanto Bahas Wewenang MPR Dan PPHN
Arsul Sani: Pidato Ketua MPR Terkait PPHN Cerminkan Hasil Rapat Gabungan
PDI Perjuangan: PPHN Panitia Adhoc MPR Permudah Amandemen UUD 1945 Periode 2024-2029
Presiden Jokowi Apresiasi MPR Telah Mengkaji Substansi dan Bentuk Hukum PPHN