• Kamis, 29 September 2022

PDI Perjuangan: PPHN Panitia Adhoc MPR Permudah Amandemen UUD 1945 Periode 2024-2029

- Rabu, 17 Agustus 2022 | 17:51 WIB
Wakil Ketua MPR yang sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah
Wakil Ketua MPR yang sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah

HARIANTERBIT.com - Wakil Ketua MPR yang sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah mengharapkan pembentukan Panitia Adhoc yang akan menyusun substansi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) akan menghasilkan dokumen kenegaraan.

Hal itu dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah dan DPR dalam merevisi UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 Tahun yang akan berakhir pada tahun 2025 yang akan datang.

Disamping itu, Ahmad Basarah menambahkan, PPHN hasil Panitia Adhoc MPR tersebut juga dapat dijadikan semacam dokumen kearifan yang mempermudah MPR periode 2024-2029 yang akan datang jika disepakati merealisasikan amandemen UUD NRI 1945 secara terbatas.

Baca Juga: Ketum Golkar: Proklamasi Kemerdekaan RI Ajarkan Kita Kolaborasi, bukan Polarisasi

“Pimpinan dan anggota MPR pada periode tersebut tidak lagi dari nol untuk memulai proses amandemen terbatas UUD tersebut karena bahan-bahannya sudah disiapkan oleh MPR periode 2019-2024 ini," terang Basarah

Penegasan Ketua DPP PDI Perjuangan itu untuk merespons Pidato Politik Ketua MPR Bambang Soesatyo pada Sidang Tahunan MPR tgl 16 Agustus 2022 kemarin.

Pidato Bambang Soesatyo yang mengatakan akan dibentuk Panitia Adhoc MPR pada sidang Paripurna MPR yang akan diselenggarakan pada bulan September 2022 yang akan datang adalah tindak lanjut dari keputusan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD RI pada tanggal 25 Juli 2022 yang lalu.

Baca Juga: Menko Airlangga: Upaya Pemerintah Mendorong Pemulihan Ekonomi Butuh Dukungan dan Kerja Sama Rakyat

“Semua Fraksi dan Kelompok DPD di MPR telah bersepakat bahwa PPHN yang disusun oleh Badan Kajian MPR dapat diterima dan akan diteruskan pembahasannya di Panitia Adhoc MPR. Apabila sidang Paripurna MPR menerima hasil perumusan Panitia Adhoc tentang PPHN tersebut maka PPHN tersebut akan menjadi Keputusan MPR."

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KN Pulau Dana-323 Tiba di Darwin Australia

Rabu, 28 September 2022 | 22:05 WIB
X