• Kamis, 29 September 2022

Arsul Sani: Pidato Ketua MPR Terkait PPHN Cerminkan Hasil Rapat Gabungan

- Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:23 WIB
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

HARIANTERBIT.com - Hari ini Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, tidak ada yang menyimpang terkait apa yang disampaikan Ketua MPR RI dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR dan DPD RI pada 16 Agustus 2022.

"Apa yang disampaikan Ketua MPR, hemat saya dalam koridor apa yang menjadi keputusan Rapat Gabungan sebagaimana disetujui oleh 9 Fraksi dan Kelompok DPD di MPR RI. Pertama, dapat menerima laporan Badan Pengkajian yang telah menyelesaikan tugas melakukan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Kedua, Rapat Gabungan sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengkajian tersebut, akan dibentuk Panitia Ad hoc MPR dengan komposisi keanggotaan secara proposional dimana pengambilan keputusan akhirnya adalah dalam Sidang Paripurna MPR awal September mendatang dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada fraksi-fraksi yang ada di MPR dan Kelompok DPD untuk menyampaikan padangan umumnya," jelas Arsul.

Baca Juga: Ketum Golkar: Proklamasi Kemerdekaan RI Ajarkan Kita Kolaborasi, bukan Polarisasi

Sejauh yang saya pahami, lanjut Arsul, Badan Pengkajian MPR merekomendasikan beberapa pilihan dasar dan payung hukum bagi PPHN. Salah satunya tanpa melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 seperti yang disebut dalam pidato Ketua MPR tersebut. Pilihan lainnya yang bagi saya sendiri lebih ideal adalah PPHN diatur melalui Ketetapan MPR dengan melakukan perubahan terbatas terhadap UUD.

Namun saya juga memahami bahwa mengingat situasi politik saat ini, gagasan amandemen terbatas tersebut sulit untuk direalisasikan. Dalam hal ini Badan Pengkajian mengusulkan semacam 'terobosan baru' untuk menghadirkan PPHN melalui Konvensi Ketatanegaraan.

Baca Juga: RR: Ekonomi Rakyat Belum Membaik, Daya Beli Makin Lemah, Vietnam dan Filipina Lebih Baik dari RI

"Kajian untuk menghadirkan PPHN melalui Konvensi Ketatanegaraan inilah yang akan menjadi salah satu tugas Panitia Ad hoc untuk mendalaminya. Sementara keputusannya sendiri akan mengikuti tahapan-tahapan sebagai diatur dalam dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi, apa yang disampaikan Ketua MPR bagi saya tidak menyimpang dari hasil Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD dan bukan pendapat di luar forum," ujar Arsul.

Seperti diketahui, Ragab yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, 25 Juli 2022, itu dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi para Wakil Ketua yaitu Ahmad Basarah, Yandri Susanto, dan Arsul Sani, serta Lestari Moerdijat yang mengikuti secara virtual.

Baca Juga: Menko Airlangga: Upaya Pemerintah Mendorong Pemulihan Ekonomi Butuh Dukungan dan Kerja Sama Rakyat

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KN Pulau Dana-323 Tiba di Darwin Australia

Rabu, 28 September 2022 | 22:05 WIB
X