• Selasa, 29 November 2022

Pola Skenario Serupa Kasus Brigadir J, Pakar: Komnas HAM Harus Buka Kembali Kasus KM50

- Senin, 15 Agustus 2022 | 13:14 WIB
Rekonstruksi kasus KM 50. (Foto: tribunnews)
Rekonstruksi kasus KM 50. (Foto: tribunnews)

HARIANTERBIT.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menilai ada kesamaan skenario yang dibuat antara kasus Brigadir J dan KM50 Jalan Tol Cikampek. Walaupun kasus KM50 telah menyeret dua anggota Polri dengan hukuman dan vonis bebas, namun kasus ini masih memiliki kejanggalan di sebagian masyarakat.

Mudzakir mengatakan dengan terkuaknya kasus skenario tidak ada aksi tembak menembak di kasus Brigadir J, publik bisa melihat kesamaan pola yang digunakan di kasus KM50, yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, dua kasus Brigadir J dan KM50 ini mirip skenarionya.

"Pertama menempatkan terlebih dahulu korban pembunuhan sebagai tersangka. Kedua setelah ada proses-proses itu, terjadilah yang namanya rekayasa kasus. Kalau berdasarkan fakta, seolah olah itu terjadi perlawanan dari korban kepada anggota polri yang bertugas," kata Mudzakir kepada wartawan, Sabtu (13/8/2022).

Baca Juga: Polri Usut Dugaan Ferdy Sambo Turut Ikut Tembak Brigadir J, Begini Kata Kadiv Humas

Pertanyaan dasar sesungguhnya, menurut Mudzakir, berbuat kesalahan apa anggota FPI itu sampai harus ditembak mati? Pertanyaan yang sama dalam kasus Brigadir J. Kesalahan apa yang akhirnya Brigadir J harus ditembak mati? "Dan yang untuk FPI kan sampai saat ini belum terjawab, dosa dan kesalahannya apa," tutur dia.

Menurutnya, yang dipaparkan dalam proses pengadilan, seolah-olah anggota FPI yang ditembak mati itu berbuat salah karena melawan petugas. Kalaupun melawan petugas, Mudzakir menegaskan, kesalahan mereka itu sebenarnya apa? Sampai-sampai HRS (Habib Rizieq Shihab) dan anggota FPI harus dibuntuti dari kendaraan.

"Kesalahannya apa sampai harus membututi orang seperti itu? Kan pertanyaan ini sampai sekarang tidak terjawab," ujarnya.

Ia menilai tidak ada hukum pidana yang disangkakan kepada HRS dan anggota FPI itu sebelumnya. Menurut Mudzakir seandainya kalau HRS dan anggota FPI itu membawa bom, terus mau merampok dan melukai banyak orang, itu boleh menjadi alasan, dibuntuti dan dikejar-kejar di jalan raya. "Tapi kan faktanya tidak seperti itu," katanya.

Baca Juga: Pengamat Minta Kapolri Libas Seluruh Mafia di Tubuh Polri

Maka, kalau kesalahan besar itu tidak ada, Mudzakir menegaskan tindakan aparat yang mencegat dan memaksa hingga terjadi penembakan yang menewaskan anggota FPI adalah ilegal. "Kalau ini dikatakan ilegal, maka bisa dibuka kembali perkaranya untuk diluruskan ke publik," tegasnya.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR Pastikan Pencopotan Hakim Aswanto Sesuai Mekanisme

Senin, 28 November 2022 | 16:12 WIB

Polisi Amankan 15 Orang Terlibat Makar

Senin, 28 November 2022 | 12:02 WIB

Gempa Cianjur, Korban Meninggal Dunia 321 Orang

Senin, 28 November 2022 | 11:51 WIB
X