Jokowi Perintahkan Menkeu Bongkar APBN Soal Kenaikan Tunjangan Purnawirawan TNI, Ini Kata Ketua Komisi I

HARIANTERBIT.com - Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang sangat bijak dalam merespons permintaan kenaikan tunjangan pensiun para purnawirawan TNI.

Presiden rencananya akan berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas perhitungan kemungkinan kenaikan tunjangan purnawirawan TNI yang disampaikan oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) di Sentul, Bogor, baru-baru ini.

Baca Juga: Fraksi PKS DPR Usul Pembentukan Pansus Hak Angket Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Saya kira Bapak Presiden Jokowi sangat bijak dan realistis merespons keinginan para purnawirawan TNI. Apalagi seperti kondisi saat ini, APBN sedang dalam kondisi yang kurang baik. Tapi kita semua di Komisi 1 DPR mendukung apa yang diinginkan para purnawirawan TNI. Insya Allah, setelah Presiden nanti bicara dengan Menkeu, semoga hasilnya baik" kata Meutya Hafid dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 6 Agustus 2022.

Meutya Hafid yang juga politisi senior Partai Golkar itu juga memahami aspirasi para purnawirawan TNI yang menginginkan tunjangan pensiun yang lebih baik.

Baca Juga: Menko Airlangga: Ekonomi Indonesia Tumbuh Impresif di Tengah Ketidakpastian dan Krisis Global

"Jasa besar para purawirawan TNI yang diberikan selama masa bakti mereka harus diapresiasi dengan pemberian tunjangan pensiun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak di masa tua," ujar Meutya Hafid.

Selain itu, guna menjamin kesejahteraan prajurit TNI yang akan berdampak bagi prajurit di masa pensiun, Komisi I DPR, lanjut Meutya Hafid, membentuk Panitia Kerja bidang pengawasan tentang kesejahteraan prajurit TNI.