• Kamis, 11 Agustus 2022

Fraksi PKS DPR Usul Pembentukan Pansus Hak Angket Kereta Cepat Jakarta-Bandung

- Sabtu, 6 Agustus 2022 | 11:01 WIB
Konferensi Pers Fraksi PKS yang dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini didampingi Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa Amalia dan Anggota Komisi V Suryadi Jaya Purnama dan Anggota Komisi VI Amin Ak di Gedung DPR Senayan, Kamis, 4 Aguatus 2022.
Konferensi Pers Fraksi PKS yang dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini didampingi Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa Amalia dan Anggota Komisi V Suryadi Jaya Purnama dan Anggota Komisi VI Amin Ak di Gedung DPR Senayan, Kamis, 4 Aguatus 2022.

HARIANTERBIT.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menggalang usul penggunaan Hak Angket DPR untuk permasalahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Hal itu disampaikan dalam Konferensi Pers Fraksi PKS yang dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini didampingi Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa Amalia dan Anggota Komisi V Suryadi Jaya Purnama dan Anggota Komisi VI Amin Ak di Gedung DPR Senayan, Kamis, 4 Aguatus 2022.

Baca Juga: AHY Lempar Peringatan Tiga Ancaman Demokrasi Hantui Pemilu 2024

Menurut Jazuli Juwaini, DPR memiliki tugas dan tanggung jawab konstitusional untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepeda pemerintah. Banyak kritik publik sejak awal menyangkut utilitas, urgensi, feasibilitas atau kelayakan dan persoalan penganggarannya.

"Usulan penggunaan hak angket sangat penting untuk menyelidiki dan mengurai secara terang benderang masalah demi masalah yang terjadi pada proyek KCJB demi akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran negara pada proyek ini," ungkap Jazuli.

Baca Juga: Buktikan Tetap Solid, KIB Daftar ke KPU Bersama, Airlangga: Ini Babak Baru Menuju Pemilu 2024

Kalangan dewan, pengamat, dan publik luas mencium ketidakberesan proyek KCJB sejak awal. Mulai janji dan pemerintah untuk menjadikan proyek ini murni dilakukan BUMN dengan skema business to business (btb). Pemerintah juga menyatakan komitmen bahwa biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China.

"Tetapi dalam perjalanannya, janji dan komitmen tersebut ternyata nihil. Negara harus menanggung biaya melalui penyertaan modal negara (PMN) dari 2020 hingga 2023 sebesar 15,2 Triliun plus Dana Talangan. Bahkan dalam perkembangannya KCJB menuntut pemerintah Indonesia untuk menanggung pembengkakan biaya proyek konstruksi dan cost over run," ungkap Jazuli.

Baca Juga: Tebar Aspirasi 'Ganjar Presiden 2024', Relawan Kowarteg Bagi-bagi Makanan di Kemayoran

Menurut Jazuli kesalahan kalkulasi dan perencanaan proyek KCJB fatal. Proyek ini juga menyangkut wibawa Presiden yang dahulu menyebut tidak sepeser pun menggunakan APBN, tapi kenyataannya menjadi beban APBN melalui PMN. Belakangan tersiar berita ‘lepas tangannya’ konsorsium yang didominasi Cina dan melimpahkan pembengkakan biaya proyek ke negara.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Survei: Prabowo Mengungguli Ganjar dan Anies

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:52 WIB

RAS Ditetapkan Sebagai Tersangka, Dijerat Pasal TPPU

Kamis, 11 Agustus 2022 | 01:45 WIB
X