MPR: Pelibatan Swasta dalam Penurunan Angka Stunting Harus Disertai Tata Kelola yang Transparan

HARIANTERBIT.com - Pelibatan masyarakat dalam mengakselerasi penurunan angka stunting harus disertai dengan transparansi pengelolaan bantuan, dan langkah yang terukur dalam merealisasikan pemenuhan target kesehatan anak di tanah air.

"Menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,4% dalam waktu kurang dari dua tahun merupakan upaya yang cukup berat, sehingga memerlukan dukungan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam merealisasikannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 Agustus 2022.

Baca Juga: Buktikan Tetap Solid, KIB Daftar ke KPU Bersama, Airlangga: Ini Babak Baru Menuju Pemilu 2024

Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di tanah air mencapai 14% pada tahun 2024. Hal itu berarti para pemangku kepentingan harus menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,4% dalam waktu kurang dari dua tahun.

Dalam rapat kerja percepatan penurunan angka stunting, Kamis (4/8/2022) terungkap, salah satu langkah yang akan dilakukan Pemerintah adalah mengajak masyarakat atau perusahaan swasta mengarahkan kegiatan CSR-nya untuk mengakselerasi penurunan angka stunting di daerah-daerah yang prevalensi stuntingnya tinggi.

Baca Juga: Menko Airlangga: Ekonomi Indonesia Tumbuh Impresif di Tengah Ketidakpastian dan Krisis Global

Menurut Lestari, upaya Pemerintah melibatkan kalangan swasta berperan aktif menurunkan angka prevalensi stunting merupakan bentuk upaya menghidupkan semangat gotong-royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, ajakan Pemerintah agar pihak swasta ikut terlibat dalam penurunan angka stunting di tanah air harus diikuti dengan kesiapan mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga, tambah Rerie, bantuan yang diberikan masyarakat dipastikan tepat sasaran dan berdampak positif pada program Pemerintah itu.