• Senin, 26 September 2022

Ketua DPR: Aturan Distribusi Pertalite Harus Jamin Subsidi BBM Tepat Sasaran

- Minggu, 31 Juli 2022 | 21:01 WIB
Ketua DPR Puan Maharani
Ketua DPR Puan Maharani

HARIANTERBIT.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar revisi peraturan terkait penggunaan Pertalite dikaji sebaik mungkin. Ia meminta agar aturan terbaru nanti, yang salah satunya memuat soal Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi itu, harus tepat sasaran.

“Aturan mengenai Pertalite dan Solar bersubsidi yang sedang disusun Pemerintah harus menjamin bahwa subsidi BBM diberikan secara tepat sasaran,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Pemerintah tengah menyusun revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Baca Juga: Kemendikbud Diminta Cermat dan Hati Hati Susun Materi Buku Sekolah

Revisi tersebut memuat aturan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Aturan itu akan berisi kriteria kendaraan yang nantinya dilarang menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi.

Puan menggarisbawahi soal tingginya konsumsi Pertalite pada triwulan I tahun 2022 yang melebihi kuota sehingga menyebabkan kelangkaan jenis BBM itu di sejumlah daerah. “Hal tersebut tidak boleh terjadi lagi karena merugikan masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi BBM,” ucap Puan.

Konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota memunculkan dugaan sejumlah pihak akan adanya perubahan pola konsumsi dan BBM kadar oktan atau research octane (RON) 92 jenis Pertamax ke Pertalite. Kendaraan yang seharusnya tidak mendapatkan BBM bersubsidi kini banyak beralih menggunakan Pertalite karena kenaikan harga minyak dunia buntut konflik global.

“Pemberian subsidi di tengah ancaman krisis global harus dilakukan secara cermat agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan berdasarkan asas keadilan,” jelas Puan. DPR juga meminta kesadaran masyarakat menengah ke atas agar menggunakan BBM non-subsidi.

Jika kendaraan yang masuk kategori mewah menggunakan BBM subsidi, itu artinya mereka telah mengambil hak masyarakat kelas menengah ke bawah. “Tujuan dari subsidi adalah untuk menjamin kehidupan warga ekomoni menengah ke bawah. Jangan sampai subsidi BBM yang berasal dari APBN diberikan tidak tepat sasaran,” tegas Puan.

Baca Juga: Yogyakarta Kirim Sampel COVID-19 Subvarian Terbaru

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

GIAK: Hentikan Diskriminatif Penanganan Kasus Impor Baja

Senin, 26 September 2022 | 07:54 WIB

Doa dan Zikir Akbar Mak Ganjar Untuk Pemilu 2024

Senin, 26 September 2022 | 07:21 WIB

Organisasi Bayangan Nadiem Diduga Bebani Anggaran Negara

Minggu, 25 September 2022 | 16:34 WIB
X