Jaksa Kejati DKI Jakarta Masuk Pesantren untuk Berikan Penyuluhan Hukum Pidana Positif

- Sabtu, 30 Juli 2022 | 23:16 WIB
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta masuk ke pesantren, untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para santri dan santriwati Pondok Pesantren Minhajurrosyidin pada Kamis 28 Juli 2022.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta masuk ke pesantren, untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para santri dan santriwati Pondok Pesantren Minhajurrosyidin pada Kamis 28 Juli 2022.

HARIANTERBIT.com - Ada beberapa jaksa bidang Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta masuk ke pesantren, untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para santri dan santriwati Pondok Pesantren Minhajurrosyidin pada Kamis 28 Juli 2022.

"Tim penyuluhan hukum 'Jaksa Masuk Pesantren' Kejati DKI Jakarta kembali memberikan penyuluhan hukum kepada 1.500 orang santri/santriwati, bertempat di Pendopo atau Pelataran Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Jalan SPG 7 No 17 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur," kata Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam dalam keterangannya, Jumat, 29 Juli 2022.

Baca Juga: Airlangga: Tahun Baru Islam, Bangkitkan Semangat Umat Setelah Pandemi

Tim penyuluhan hukum yang terdiri dari Asisten Intelijen (Asintel) Kejati DKI Jakarta, H Bahrudin, Koordinator Intelijen, Mochamad Iqbal, dan Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam, telah menyampaikan materi pembahasan dengan tema, 'Mengenal Hukum Pidana Positif yang Berlaku di Indonesia'.

Dalam pengantar materinya, Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta, H Bahrudin menjelaskan bahwa pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan “tradisional” yang mengajarkan ilmu agama Islam dan sebagainya, akan menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Baca Juga: Awas, Upaya Provokasi dan Menakuti Masyarakat Labuan Bajo Terkait Tiket Masuk TN Komodo

"Dan didalamnya berkumpul para santri sebagai calon- calon ilmuan Islam, tinggal dan belajar bersama dalam sebuah asrama di bawah bimbingan para Kyai yang tidak diragukan kadar keilmuannya," ucap Bahrudin.

Menurut Bahrudin, para santri dituntut untuk mampu menguasai hukum islam, memahami, mempelajari, kemudian mengamalkannya secara baik dan benar ditengah-tengah pergaulan masyarakat di masa modern dan kemajuan teknologi.

"Serta berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi moral agama sebagai pedoman pergaulan tersebut," sambungnya.

Baca Juga: Rekam Jejak Erick Thohir Dinilai Jadi Magnet Elektoral Pilpres 2024

Oleh karenanya, kata Bahrudin, untuk memberikan kepastian kualitas pendidikan dan keilmuan kepada masyarakat luas mengenai kebenaran materi pendidikan agama yang diajarkan di pesantren. Maka Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) turut mengawasi jalannya penyelenggaraan pendidikan di pesantren.

"Sehingga masyarakat tidak khawatir anak-anak mereka terjerumus kepada ajaran-ajaran Islam yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan sumbernya," paparnya.

Demikian halnya kejaksaan, kata Koordinator Intelijen, Mochamad Iqbal, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, penyidikan dan kewenangan hukum lain berdasarkan Undang-undang (UU), maka Kejati DKI akan terus melaksanakan program pembinaan masyarakat untuk taat hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga: Patuh Instruksi DPP Golkar, Sekretaris BSNPG Undur Diri Dari DPP KNPI

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Penimbun MinyaKita Akan Ditindak Tegas

Kamis, 9 Februari 2023 | 12:09 WIB

Amnesty Internasional Kecam Aksi KKB Papua

Kamis, 9 Februari 2023 | 12:06 WIB
X