• Rabu, 28 September 2022

Kepala Daerah Boleh Ganti Pejabat Jelang Akhir Masa Jabatan

- Selasa, 19 Juli 2022 | 21:38 WIB
Ilustrasi Kepala Daerah. (telusur.co.id)
Ilustrasi Kepala Daerah. (telusur.co.id)

HARIIANTERBIT.com - Enam bulan menjelang masa jabatan kepala daerah berakhir masih dibolehkan mengganti pejabat. Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M. Syaiful Jihad.

Dia menjelaskan, dilarangnya pejabat daerah mengganti pejabat daerah jika menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini, takut dijadikan kepentingan pribadinya untuk memengaruhi kemenangan calon dari petahana.

"Tidak ada masalah jika Anies mengganti pejabat. Wong Pilkada DKI masih 2 tahun lebih (2024). Yang dilarang itu kalau menjelang pilkada," katanya di Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Baca Juga: Resmi Dibuka, Ini Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Berkunjung ke Perpustakaan Jakarta Cikini

Permendagri Nomor 73 Tahun 2016 itu keluar menjelang Pilkada DKI 2017. Dia menjelaskan, Berdasar ketentuan Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana:

Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

"Ini aturannya jelas. Ya, mbok, kalau bicara jangan ngasal jadi ketauan endak fahamnya dan kurang baca," terang dia.

Lalu, Mendagri pada 21 Januari 2020, menerbitkan surat Edaran Nomor: 273/487/SJ yang salah satu pointnya adalah aturan penggantian pejabat oleh Kepala Daerah yang Melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020.

Baca Juga: Hasil Autopsi Brigadir J Akan Disampaikan Bersama dengan Komnas HAM

"Iya, kalau mau ganti pejabat daerah tidak ada masalah dan tak perlu izin Kemendagri," beber dia.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Banyak Dikiritik, Program Kompor Listrik Dibatalkan

Rabu, 28 September 2022 | 09:25 WIB

DPR Desak KPK Jemput Paksa Lukas Enembe

Rabu, 28 September 2022 | 08:55 WIB
X