• Kamis, 1 Desember 2022

Buntut Keputusan MK, Poltik Indonesia Kian Nepotis dan Oligarkis

- Rabu, 13 Juli 2022 | 15:27 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.  (instagram @mahkamahkonstitusi)
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. (instagram @mahkamahkonstitusi)

“Nepotisme partai sudah sangat akut dan membahayakan kepentingan masyarakat. Sekarang kita tidak bisa lagi membedakan apakah keputusan yang diambil partai itu untuk rakyat atau untuk keluarga. Ini kondisi yang sangat berbahaya,” kata Direktur Gerakan Perubahan Indonesia tersebut ini. 

Di satu sisi Muslim Arbi melihat biaya politik Indonesia sangat mahal. Untuk menjadi seorang anggota DPR RI, misalnya, di samping harus dekat dengan elit partai juga harus mempunyai modal besar.

Baca Juga: Marshanda Heran Dikabarkan Hilang di LA

Akibat biaya mahal, lanjutnya, para calon mencari modal di luar dirinya sedang pemilik modal tidak mau duitnya keluar percuma.

Menurutnya, ujungnya adalah adanya kesepakatan antara pemodal dengan para calon bahwa mereka akan melaksanakan apa yang dimaui pemilik modal jika nanti meeka terpilih.

"Itulah praktek politik di Indonesia sekarang. Nepotisme dan oligarkisme. Ini mengerikan dan mencederai masa depan politik Indonesia. Praktik politik menjadi penuh dengan transaksi politik dan ekonomi,” kata Muslim.

Baca Juga: Punya Bibir Gelap? Ini Tips agar Bibir Merah Alami

Uji materi terhadap pasal itu, katanya lagi, dimaksudkan untuk memotong mata rantai agar praktek buruk itu bisa dicegah.

“Sayang, upaya kita, para pemimpin yag sadar atas bahaya Nepotisme dan Oligrki itu kandas di tangan sikap kaku dan konservatif MK,” keluhnya.***

Halaman:

Editor: Yuli Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jokowi Diminta Lakukan Reshuflle Kabinet

Rabu, 30 November 2022 | 23:49 WIB

DPR Akan Tetap Sahkan RKUHP Meski Mendapat Penolakan

Rabu, 30 November 2022 | 23:43 WIB
X