• Jumat, 7 Oktober 2022

Buntut Keputusan MK, Poltik Indonesia Kian Nepotis dan Oligarkis

- Rabu, 13 Juli 2022 | 15:27 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.  (instagram @mahkamahkonstitusi)
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. (instagram @mahkamahkonstitusi)

HARIANTERBIT.com - Pengamat politik Muslim Arbi menilai Indonesia makin terlihat berada dalam penguasaan nepotisme dan oligarki pasca keputsan Mahkamah Konstitusi menolak seluruh usul uji materi (judicial review) atas ketentuan Presiden treshold (ambang batas pemilihan Presiden).

Ia beranggapan hal itu berbahaya bagi perkembangan demokrasi yang berpihak pada rakyat. “Berbagai analisa dan teori bisa dibuat dan sayangnya tidak adayang positif bagi kinerja MK. Terlalu ngotot menolak tanpa mempertimbangkan argumentasi para penggugat,” katanya kepada HARIANTERBIT.com, Rabu, 13 Juli 2022.

Sebagaimana diketahui, setelah bersidang berbulan-bulan, MK akhirnya menolak seluruh uji materi yang disampaikan oleh 38 klompok masayarakat terhadap pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017.

Baca Juga: Olah TKP di Rumah Irjen Ferdy Somba, Polisi Bawa Keluar 3 Koper

Pasal tersebut pada dasarnya menyebutkan untuk menjadi calon Presiden seseorang harus mendapat dukungan dari partai atau gabungan partai yang mempunyai kursi 20 persen di DPR RI.

Sikap kaku MK itu dikecam oleh penggiat demokrasi sebagai langkah mundur dalam merekrut calon pemimpin terbaik. 

Penolakan MK itu, menurut Muslim Arbi, sangat merisaukan jika dikaitkan dengan kondisi partai di Indonesia sekarang ini.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini 13 Juli 2022: Aries, Teman Lama Bantu Pulihkan Kepercayaan pada Cinta

Ia beranggapan saat ini sebagian besar berlaku nepotis dengan lebih mendahulukan kepentingan keluarga dan orang-orang dekat dari pada kepentingan rakyat. 

Halaman:

Editor: Yuli Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasad Jenguk Korban Peristiwa Kanjuruhan Malang

Kamis, 6 Oktober 2022 | 16:45 WIB
X