• Minggu, 25 September 2022

Komisi II DPR RI Setujui PKPU Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

- Kamis, 7 Juli 2022 | 21:13 WIB
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kanan)
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kanan)

HARIANTERBIT.com - Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

"Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui rancangan PKPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu anggota DPR dan DPRD," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 7 Juli 2022.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Airlangga Jadi Tokoh Utama, KIB Ungguli Poros Lain di Komunitas Digital

Dia mengatakan, Komisi II DPR meminta KPU menggunakan data administrasi kependudukan dan data desa/kelurahan serta kecamatan yang terbaru dari Kemendagri, termasuk tiga provinsi baru hasil pemekaran di Papua

Hal itu menurut dia agar bisa menjadi basis data utama dalam melakukan verifikasi keanggotaan serta kepengurusan partai politik peserta Pemilu 2024.

"Komisi II DPR juga meminta KPU agar Sistem Informasi Parpol (Sipol) dapat menjamin sistem keamanan data dan perlindungan data pribadi dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pemilu," ujarnya.

Baca Juga: Survei: Tokoh Publik Paling Berintegritas, Elektabilitas Airlangga Kalahkan Ganjar dan Prabowo

Doli mengatakan, Komisi II DPR meminta KPU agar tidak hanya memberikan akses pembacaan data Sipol kepada Bawaslu namun memberikan akses seluas-luasnya dalam mengawasi verifikasi parpol calon peserta pemilu.

Hal itu menurut dia berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu di ayat (1) disebutkan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksankan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Organisasi Bayangan Nadiem Diduga Bebani Anggaran Negara

Minggu, 25 September 2022 | 16:34 WIB
X