• Kamis, 11 Agustus 2022

Sekjen Kemendagri Ungkap Tiga Kunci Sukses Otonomi Daerah

- Sabtu, 2 Juli 2022 | 17:13 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro

HARIANTERBIT.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkap tiga kunci sukses otonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Suhajar saat menutup kegiatan Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah di Bali, Sabtu, 2 Juli 2022.

Penutupan tersebut merupakan kegiatan akhir dari Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional XII Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI).

Suhajar menyebut, kunci pertama kesuksesan otonomi daerah adalah kepemimpinan kepala daerah yang didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dia menegaskan, daerah yang bagus kinerjanya dipimpin oleh kepala daerah yang membuat terobosan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Effendi Simbolon Sebut Megawati Bakal Putuskan Prabowo Puan atau Puan Prabowo di Pilpres 2024

Kedua, kesuksesan otonomi daerah bergantung pada kapasitas pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan peningkatan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.

“Di OPD-OPD itu harus meningkat kapasitasnya untuk bisa menjalankan program kepala daerah. Itu yang membuat kepala daerah yang (dapat menjalankan) program berjalan cepat, tetapi (ketika) bagian-bagian itu berjalan lambat maka akan diubah semua oleh kepala daerah,” tuturnya.

Kesuksesan otonomi daerah ketiga, yaitu kontrol dan partisipasi masyarakat. Kepala daerah yang ingin membangun terobosan-terobosan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Fitur-fitur pelayanan yang diluncurkan kepala daerah harus disosialisasikan kepada rakyat untuk diketahui dan diikuti.

Baca Juga: Menko Airlangga: Pemerintah Dukung Mahasiswa dan Generasi Muda untuk Berwirausaha, Ini Kemudahannya

Suhajar menjelaskan, Indonesia menganut sistem otonomi daerah yang berasas desentralisasi. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Ini utamanya mengatur dan mengurus sendiri sejumlah urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Survei: Prabowo Mengungguli Ganjar dan Anies

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:52 WIB

RAS Ditetapkan Sebagai Tersangka, Dijerat Pasal TPPU

Kamis, 11 Agustus 2022 | 01:45 WIB
X